Sejak September 2015 sampai awal April 2016, pemerintah telah mengeluarkan 11 Paket Kebijakan Ekonomi. Berdasarkan hasil verifikasi dan pemantauan per awal April 2016, pemerintah telah merampungkan 169 regulasi atau 87 persen dari 195 regulasi. Ada 16 atau 8 persen regulasi yang masih dalam proses pembahasan dan 10 atau 5 persen regulasi yang dikeluarkan dari Paket Kebijakan Ekonomi.

Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun lalu, dari 122,38 juta angkatan kerja, sebesar hampir separuh atau sebanyak 50,8 juta adalah lulusan SD ke bawah sehingga sulit mendapat tenaga kerja dengan kualifikasi ketrampilan dan keahlian yang cukup. Sementara lulusan SMP sebanyak 20,7 juta, dan lulusan SMA sebanyak 19,8 juta.

Pertengahan tahun 2015 lalu, pemerintah sudah menetapkan pembangunan sejuta rumah untuk rakyat. Namun demikian, hal ini terkendala banyak hal. “Salah satunya soal peraturan sehingga kita perlu menyederhanakannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Darmin Nasution. Hal ini diungkapkan Darmin pada rapat koordinasi penyederhanaan regulasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kantor menko perekonomian, Selasa (12/4).

Presiden Joko Widodo meluncurkan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, Senin (11/4), di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan sinergi dan akumulasi berbagai program pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga, BUMN, serta swasta untuk membantu bangkitnya ekonomi rakyat, terutama petani dan nelayan.

Pemerintah perlu memberikan fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, dan cukai kepada industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada sektor perpajakan, fasilitas yang diberikan berupa pengurangan PPh Badan (tax holiday) dan tax allowance.

Hari ini, Kamis (7/5), Pemerintah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ini, dihadiri juga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani serta Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.