Siaran Pers
Pemerintah Jamin Ketersediaan Pasokan Bahan Pokok dan Industri, Terkait Kondisi Masuknya Virus Corona ke Indonesia
Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok yang positif terjangkit virus Covid-19 atau popular dengan sebutan virus Corona, hari Senin (2/3). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
Menko Airlangga Pastikan RUU Cipta Kerja Selaras dengan Koridor Konstitusi
RUU Cipta Kerja bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera. Hal ini dilakukan melalui upaya memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja. Dalam prosesnya, RUU Cipta Kerja memperhatikan rambu-rambu dan koridor konstitusi serta mengikuti hierarki konstitusi.
Raker BPPT 2020, Menko Airlangga: Tingkatkan Kapasitas SDM dan Inovasi Teknologi Guna Mendukung Transformasi Ekonomi
Pencapaian visi “Indonesia Maju” pada 2045 dan kebebasan dari middle income trap pada 2036 dapat terwujud jika dilakukan dengan strategi terpadu antara pemerintah dan segenap stakeholders-nya. Strategi tersebut termasuk dalam bidang teknologi.
RUU Cipta Kerja Benahi Ekosistem Investasi dan Berusaha
Dinamika perubahan global perlu direspon dengan cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Untuk itu pemerintah melalui hadirnya RUU Cipta Kerja berupaya meningkatkan ekosistem investasi dan membenahi kegiatan berusaha, sehingga tantangan perekonomian global dapat teratasi.
Pisang Jadi Andalan Pemerintah Tingkatkan Ekspor dan Majukan Pertanian Daerah
Sebagai negara agraris, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional memang semakin penting dan strategis. Kontribusinya dalam PDB Indonesia yakni terbesar ketiga setelah sektor industri dan perdagangan.
RUU Cipta Kerja Sejalan Dengan Prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu, telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengenai Pemerintahan Daerah.