Pembangunan KEK Sorongdan Merauke menjadi titik fokus pemerintah dalam membangun kawasan industridan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Untuk itu, hari ini diadakan rapat Koordinasi Perkembangan Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membahas usulan pembentukan KEK di Sorong dan Merauke di Kantor Kemenko Pereknomian, Jakarta, Rabu (29/6).

Semua pemangku kepentingan industri kelapa sawit Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan komitmen keberlanjutan di bidang kelapa sawit sehingga dapat menjaga posisi strategis kelapa sawit di pasar internasional. Komitmen ini ditunjukkan pemerintah dengan penanganan serius Kebakaran Lahan & Hutan, Pembentukan Badan Restorasi Gambut, dan Moratorium pembukaan lahan kelapa sawit, dan implementasi program biofuel.

Kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah sebenarnya tak terbatas pada Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang hingga hari ini sudah terbit sebanyak 12 paket. PKE yang dikeluarkan pemerintah adalah bentuk respon cepat pemerintah terhadap situasi ekonomi global yang mengalami perlambatan. Karena dalam era globalisasi, sebuah masalah di satu wilayah akan memiliki dampak di wilayah yang lain.

Since launching its economic deregulation program on September 9, 2015, the Government of Indonesia has launched 12 policy packages to streamline regulations and improve economic competitiveness. To ensure timely and effective implementation of the issued and the forth coming policy packages, the Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. JusufKalla, today officially launched the special Task Force for the Acceleration and Effective Implementation of Economic Policy, at the office of the Coordinating Minister for the Economy.

Sejak meluncurkan program deregulasi perekonomian pada 9 September 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi guna menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian. Untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan dan yang akan diluncurkan berjalan dengan baik, pada hari ini, Selasa (28/6), Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

98% regulasi terkait Paket Kebijakan Ekonomi telah rampung dibahas. Total 98% regulasi tersebut sebanyak 200 peraturan, terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat Kementerian /Lembaga.