Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Temasek Foundation International Singapore, menyelenggarkan program Capacity Building dalam bidang E-commerce Logistics di Indonesia.

Pemerintah menyerahkan Surat Keputusan Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada 13 kelompok petani di Bojonegoro, Blitar dan Malang, Jawa Timur dengan luas total 8.975,8 hektar (ha).

Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP PBPB Batam) membahas Konsep Masterplan Batam. Beberapa poin yang dibahas meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan.

Pemerintah terus berusaha menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang tengah disusun. Oleh sebab itu, pemerintah menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri hingga negara-negara konsumen.

Pemerintah berencana kembali melanjutkan Program Perhutanan Sosial pada tahun 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan akan ada dua usulan lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo untuk penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yaitu di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung dan Desa Gayam, Kabupaten Blora.

Saat ini pemerintah terus fokus mendorong peningkatan inklusi keuangan lewat ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan target Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan target USD 130 miliar transaksi online pada 2020.