Siaran Pers - Percepat Kemudahan Berusaha, Pemerintah Dorong Koordinasi Lintas Satgas
Selasa, 12 Desember 2017 - 22:15
Siaran Pers - Percepat Kemudahan Berusaha, Pemerintah Dorong Koordinasi Lintas Satgas
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
Percepat Kemudahan Berusaha, Pemerintah Dorong Koordinasi Lintas Satgas
 
Jakarta, 12 Desember 2017
 
Pemerintah terus mendorong kemudahan berusaha di tanah air. Hal ini terwujud dengan penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada September lalu. 
 
Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menyatakan Perpres ini merupakan ‘eksekusi’ dari deretan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah. 
 
“Khusus Perpres 91 Tahun 2017 adalah bentuk eksekusi guna mempercepat pelayanan termasuk memperbaiki kualitas pelayanan yang sudah ada,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi Paripurna Satgas Deregulasi, Selasa (12/12), di Jakarta. 
 
Edy mengakui selama ini memang ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan berusaha. Ini terkait dengan kendala perizinan, tata ruang, tanah dan konsistensi regulasi.
 
Sejauh ini, pemerintah mencatat telah ada 190 kasus kegiatan usaha/investasi dengan total nilai investai Rp351,19 triliun dan USD 54,64 miliar. 
 
“Fokus penyelesaian kita adalah membantu perizinan investasi baru, menyelesaikan pipeline dan gangguan operasional,” katanya. 
 
Nantinya implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan satuan tugas (Satgas), penerapan check list dan penggunaan data sharing. Sementara di tahap kedua adalah perombakan regulasi perizinan dan penerapan sistem Online Single Submission. Namun penyiapan tahap kedua sudah berjalan seiring dengan pelaksanaan tahap pertama.
 
“Untuk online single submission akan diujicobakan di tiga daerah, Purwakarta, Batam dan Palu,” ungkap Edy. 
 
Edy berharap kehadiran Perpres ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara signifikan. “Kita berharap apa yang sudah dibuat di Paket Kebijakan Ekonomi 1-15 itu benar-benar membumi, dirasakan masyarakat dan akhirnya kita dapat meraih porsi lebih besar dalam investasi atau kegiatan usaha,” tuturnya. 
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam pembentukan Satgas Pendukung baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. “Untuk Satgas Pusat sudah berjalan, tinggal pembentukan Satgas di daerah yang tidak jalan,” ucapnya. 
 
Oleh karenanya, dalam waktu dekat Darmin akan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengundang jajaran pejabat daerah baik gubernur, bupati, walikota serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi mempercepat jalannya Satgas Daerah.  (ekon) 
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
 
email: humas.ekon@gmail.com
twitter: @perekonomianRI 
website: www.ekon.go.id
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan