Siaran Pers - Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan
Senin, 27 November 2017 - 11:23
Siaran Pers - Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan
 
Jakarta, 27 November 2017
 
Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki sebaran ekosistem mangrove terluas di dunia. Tercatat dari 16,53 juta hektar  mangrove di dunia, lebih dari 20% atau 3,49 juta hektare hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia. Dari luasan itu, sejumlah 1,67 juta ha dalam kondisi baikdan 1,82 juta ha dalam kondisi rusak.
 
Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna, mengatakan mangrove memiliki nilai penting bagi lingkungan. Selain sebagai pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan bencana, mangrove memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sebagai tempat pemijahan biota laut.
 
“Mangrove juga memiliki potensi stok karbon dan dapat menurunkan gas emisi rumah kaca, dengan potensi 3 sampai 5 kali lebih besar dari hutan biasa,” ungkap Montty saat membuka acara Workshop dan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017, Senin (27/11), di Jakarta.
 
Menurut data Center for International Forestry Research atau CIFOR, saat iniekosistem mangrove mengalami tekanan dengan  ancaman laju degradasi yang tinggi mencapai 52.000 ha pertahun. Ancaman tersebut berupa alih fungsi lahan, untuk industri, pemukiman, dan tambak, pencemaran limbah domestik, limbah berbahaya lainnya, illegal logging dan lain-lan.
 
“Ancaman tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan potensi karbon senilai USD 3,1 miliar pertahunnya,” tutur Montty.
 
Selanjutnya, Montty menjelaskan guna mendukung pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional untuk menetapkan kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja pengelolaan ekosistem mangrove.
 
Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja, Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional. “Dalam Permenko tersebut ditetapkan target ekosistem mangrove berkategori baik seluas 3,49 juta hektar pada tahun 2045.Ini artinya diperlukan pemulihan ekosistem mangrove seluas 1,82 juta hektare,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut, melalui pemulihan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan tersebut juga sebagai bagian kontribusi untuk target penurunan emisi Indonesia sebesar 29% pada 2030 .
 
Setelah diundangkannya Permenko tersebut, diharapkan kementerian/lembaga penanggung jawab agar segera menyusun rencana aksi di masing-masing instansidan mengarusutamakan pengelolaan ekosistem mangrove dalam program-program kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (ekon)
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
 
email: humas.ekon@gmail.com
twitter: @perekonomianRI 
website: www.ekon.go.id
 
 
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan