[Siaran Pers] - Menko Perekonomian Rancang Quick Wins 2020-2024 di Bidang Perekonomian
Kamis, 07 November 2019 - 13:37
[Siaran Pers] - Menko Perekonomian Rancang Quick Wins 2020-2024 di Bidang Perekonomian
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
No. HM.4.6/133/SET.M.EKON.2.3/11/2019
 
Menko Perekonomian Rancang Quick Wins 2020-2024 di Bidang Perekonomian
 
Jakarta, 07 November 2019
 
Pemerintah tengah merancang Program Prioritas (Quick Wins) dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Mengangkat tema “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”, ada 4 (empat) kelompok program yang disasar.
 
Pertama, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth). Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif). Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness).
 
“Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian, Kamis (7/11), di kantor Kemenko Perekonomian.
 
Menko Airlangga menjelaskan, ada 15 usulan Program Prioritas (Quick Wins) yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan.
 
“Sebelumnya Presiden RI sudah mengatakan bahwa 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” kata Airlangga.
 
Adapun program prioritas tersebut antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
 
Ada pula mengenai perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinerydan Omnibus Law Cipta Kerja.
 
Usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tegas Menko Perekonomian.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, kerangka pikir penyusunan program-program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.
 
Susiwijono menuturkan, ada beberapa kriteria program atau kegiatan di K/L yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
 
“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” terangnya.
 
Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, Sesmenko Perekonomian menjelaskan bahwa tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program.
 
“Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” pungkas Susiwijono. 
 
Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). (idc/iqb)
 
***
 
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
I Ktut Hadi Priatna
 
Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @perekonomianRI       
Email: humas@ekon.go.id
Siaran Pers Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan