[Siaran Pers] - Dorong Percepatan Ekonomi, Pemerintah Sediakan Inovasi Pembiayaan Infrastruktur di Daerah
Jumat, 08 Maret 2019 - 14:55
[Siaran Pers] - Dorong Percepatan Ekonomi, Pemerintah Sediakan Inovasi Pembiayaan Infrastruktur di Daerah
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
No. HM.4.6/25/SET.M.EKON.2.3/03/2019
 
Dorong Percepatan Ekonomi, Pemerintah Sediakan
Inovasi Pembiayaan Infrastruktur di Daerah
 
Kota Batu, 8 Maret 2019
 
Pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerahdengan menyediakan sejumlah inovasi bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, ditengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penopang perekonomian nasional.
 
“Salah satu kunci keberhasilan bagaimana agar bisa keluar dari Middle Income Trap Country adalah dengan cara meningkatkan daya saingsekaligus peningkatan kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk meningkatkan daya saing, salah satu hal utama adalah dengan membangun infrastruktur,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Akselerasi Inovasi Pembiayaan untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Daerah”, Jumat (08/03), di Kota Batu, Jawa Timur.
 
Iskandar menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur tidak dapat dibangun dengan cepat melalui pendanaan dengan pola tradisional. “Kita perlu mencoba pola yang sudah dilakukan pemerintah pusat, diikuti oleh pemerintah daerah dengan inovasi-inovasi, misalnya dengan pinjaman daerah ataupun opsi-opsi lainnya,” pungkas Iskandar.
 
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan setidaknya 7 (tujuh) pos alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah.
 
Tujuh pos pembiayaan tersebut adalah : (1) Pasar modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estat(DIRE), KIK Efek Beragun Aset(EBA), Dana Investasi Infrastruktur(Dinfra), dan Obligasi Daerah, (2) Hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), (4) Multilateral Bank, (5) Enviromental Fund, (6) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan (7) Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Consession Scheme (LCS). 
 
“Misalnya pembangunan jalan tol, tidak mungkin pendanaan dari pusat bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kita hadirkan inovasi seperti sekuritisasi dalam bentuk asset backed securities, bahkan kita tengah mencoba LCS yang sedang dikembangkan juga di berbagai daerah,” tambah Iskandar. 
 
Selain itu, peningkatan akses daerah terkait sumber-sumber pembiayaan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui tiga langkah nyata, yakni : (i) perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pinjaman Daerah melalui PP Nomor 30 Tahun 2011 menjadi PP Nomor 56 Tahun 2018, (ii) pendampingan penerbitan obligasi daerah, dan (iii) implementasi percepatan pemberian pinjaman daerah.
 
Adapun, acara ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah atas sumber-sumber pendanaan non APBD. Walikota Batu Dewanti Rumpoko menyatakan, "Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat karena melakukan sosialisasi ini di Kota Batu, karena kondisi infrastruktur kami masih perlu ditingkatkan, di tengah tingginya pertumbuhan sektor pariwisata kami. Melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata di Kota Batu, kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat memperbaiki tantangan ini,"ujarnya saat memberikan sambutan pembuka.
 
Namun demikian Pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk mengakses inovasi pembiayaan tersebut, khususnya pasar modal dan lembaga keuangan, masih rendah. “Oleh karena itu,arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang mendukung, agar akses pemerintah daerah di pasar modal untuk mendapat pinjaman menjadi lebih mudah,” pungkas Iskandar.
 
Seminar nasional ini dibagi atas dua sesi. Sesi pertama dimoderatori oleh Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Sektor Riil Ferry Irawan dan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam  Negeri yang diwakili oleh Roy John Erasmus Salamony, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijono, dan Ahli Madya Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Kemeterian Keuangan.
 
Ferry menyimpulkan bahwa dengan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah melalui PP 56/2018 memberikan keleluasaan daerah dalam melakukan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah jangan bergantung pada dana APBD yang kecil tetapi dapat memanfaatkan creative financing seperti melalui skema KPBU-AP. Selain itu, Pemda juga dapat mencoba pelaksanaan proyek dengan PPP untuk skala kecil atau melalui Blended Financing, yaitu suatu mekanisme pembiayaan dengan mengkombinasikan pembiayaan melalui mekanisme pinjaman dengan dana transfer melalui DAK dan hibah yang diperoleh.
 
Sementara itu sesi kedua dimoderatori oleh Direktur Finansial KPPIP Joseph S. Tobing dan menghadirkan empat narasumber, yaitu Kepala Bappeda Kota Palu Arfan, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastary Pandji Indra, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Edwin Syaruzad, dan Economist Macroeconomics and Fiscal Management World Bank Indira Maulani Hapsari. Dalam sesi kedua ini para narasumber menjelaskan bahwa pemerintah daerah punya potensi besar dalam melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Salah satu caranya dengan memanfaatkan pembiayaan melalui PT SMI (Persero), yang merupakan institusi pembiayaan yang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, baik melalui pinjaman daerah maupun mekanisme KPBU-AP. KPBU-AP bisa digunakan oleh seluruh daerah termasuk kota kecil dan kota sedang. Tidak perlu mencari investor asing, cukup dengan investor lokal, masyarakat, koperasi, dan Bank Pembangunan Daerah.
 
Hal ini dilakukan oleh Kota Palu pasca terjadinya bencana alam. Kota Palu menerapkan skema pembiayaan blended financing untuk perbaikan kota. Pemerintah daerah juga direkomendasikan untuk membuat perencanaan fiskal jangka menengah melalui tools yang disebut MTEF  (Medium Term Expenditure Financing) sehingga akan lebih menjamin kepastian penganggarannya dalam jangka menengah karena akan diketahui ketahanan fiskalnya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang biasanya merupakan multi years project dengan demikian inovasi sumber-sumber pembiayaan, tetapi juga memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 
Turut hadir dalam acara iniStaf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Zainal Fatah,Kepala BI Jawa Timur Harmanta, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Antonius Harie, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Bappeda Probolinggo.(mp/chn/iqb).
 
                                                                            ***                                                 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @perekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
Siaran Pers Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan