Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
 
( Susiwijono, S.E., M.E. )
 
 

Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Biro Umum.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
 
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 
Setmenko Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan; kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan  serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.  penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
 
 
Sekretariat.1.jpg
 
Profil Sekretaris Kementerian Koordinator Koordinator Bidang Perekonomian 
 
Susiwijono lahir di Ponorogo pada tanggal 07 Juli 1969. Menempuh pendidikan sarjana pada jurusan Ekonomi, Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2017. 
 
Sebelum dilantik sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (2010); Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai di Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (2012); dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (2015).