Covid-19
PPKM Mikro Menjadi Langkah Lanjutan untuk Menekan Kasus Positif dalam Pengendalian Covid-19
Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro) yaitu hingga tingkat RT/RW untuk pengendalian Covid-19. PPKM Mikro diterapkan mulai 9 s/d 22 Februari 2021. Penerapan PPKM Mikro disesuaikan dengan data perkembangan kasus untuk menekan kasus positif.
Pemerintah Harapkan Sinergi Akademisi dalam Pemulihan Ekonomi
Upaya Pemerintah guna memajukan perekonomian Indonesia masih terus berlanjut. Di hadapan civitas academica Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (8/2), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan kerja sama terutama dari kalangan akademisi untuk memastikan kebijakan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.
Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengendalian Covid-19
Sinyal positif pemulihan ekonomi nasional telah terlihat di Triwulan IV-2020. Meskipun Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% di tahun 2020, namun pada Triwulan IV-2020 hanya terkontraksi sebesar -2,19% (yoy) yang artinya membaik dari Triwulan sebelumnya.
Wujudkan Visi Indonesia Maju 2045, Pemerintah Kuatkan Sistem Riset dan Inovasi Nasional
Riset dan inovasi adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Sejumlah strategi perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan sistem riset dan inovasi nasional. Salah satunya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat.
Vaksinasi Hingga Pelaksanaan UU Cipta Kerja Dorong Optimisme Pemulihan Ekonomi Tahun 2021
Pemerintah mengapresiasi dan optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dihadirkan berbagai lembaga dunia. Optimisme tersebut didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun lalu.
PPKM, Vaksin, dan Plasma Konvalesen Jadi Andalan Pemerintah Tangani Covid-19
Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid 19 tercermin dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang baru saja diperpanjang selama dua pekan, dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2020. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil monitoring angka kasus mingguan yang menunjukkan peningkatan di seluruh provinsi Jawa-Bali, kecuali Banten dan D.I. Yogyakarta yang terlihat turun meski tidak signifikan.