Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus dalam pemerintahan era Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan SDM yang unggul adalah melalui pengembangan kewirausahaan.

Program pengembangan kewirausahaan tersebut masuk ke dalam salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan target rasio kewirausahaan nasional tumbuh sebesar 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024.

Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, diproyeksikan akan memiliki bonus demografi tahun 2030. Di sisi lain, berdasarkan survei World Economic Forum (2019) tercatat 35,5 % pemuda usia 15 s.d. 35 tahun di Indonesia ingin menjadi pengusaha. Hal ini memberikan kekuatan ekonomi dan potensi tenaga kerja yang besar di Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah tengah berupaya mendukung penciptaan iklim usaha yang baik dalam berwirausaha, salah satunya dengan mendukung “Peresmian Pusat Inkubator Bisnis Pemuda Koperasi Organisasi Pemuda Indonesia (KOPI)”, Jumat (5/2) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Peresmian Pusat Inkubator Bisnis Pemuda ini dibuka oleh Ketua KOPI dan diresmikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pengawas KOPI, Staf Khusus BKPM Bidang Peningkatan Usaha Nasional, Tenaga Ahli Kementerian Perdagangan Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB, Deputi Ritel Bank Syariah Indonesia Region VII, serta beberapa ketua koperasi dan organisasi masyarakat di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai salah satu bagian ekosistem kewirausahaan, inkubator mempunyai peran kunci dalam menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM, yang dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah memprioritaskan pembinaan kepada UMKM dan peningkatan kualitas SDM yang unggul, salah satunya diwujudkan melalui UU Cipta Kerja,” tutur Rudy Salahuddin dalam sambutannya.

Pemerintah mendorong adanya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM, serta insentif maupun kemudahan-kemudahan bagi UMKM. “Pemerintah telah menganggarkan Rp20 triliun agar program Kartu Prakerja melatih ±5,6 juta tenaga kerja pada tahun 2021. Pemerintah juga mendorong kemitraan dengan digital platform dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus pelatihan sertifikasi halal kepada ±2.000 pelaku usaha secara gratis”, imbuhnya.

Koperasi dan inkubator pun perlu memanfaatkan program-program pemerintah tersebut mengingat Pemerintah sedang gencar memberikan insentif-insentif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Geliat positif dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia yang tengah dilakukan pemerintah juga perlu didukung dengan upaya lainnya. Pertama, dengan mendorong kegiatan kolaborasi (matchmaking) antara usaha besar dalam kemitraan dengan pelaku UKM, koperasi.

Kedua, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi yang berkualitas dan mendorong perekonomian lokal. Ketiga, mengembangkan ekosistem wirausaha yang utuh dengan melibatkan inkubator-inkubator di daerah, perbankan (syariah maupun konvensional), akademisi, serta asosiasi pengusaha dan investor agar masing-masing program dapat bersinergi, tidak tumpang tindih, dan lebih efektif. (dep4/idc/iqb)

***