Tingkatkan Efisiensi dan Kelancaran Perdagangan Internasional Melalui Penguatan Infrastruktur Hukum
Jumat, 13 Juli 2018 - 14:00
Tingkatkan Efisiensi dan Kelancaran Perdagangan Internasional Melalui Penguatan Infrastruktur Hukum
Sumber gambar : ekon.go.id
Jakarta, 13 Juli 2018 – Pemerintah terus berupaya keras dalam melakukan efisiensi dan kelancaran perdagangan baik berupa barang maupun jasa di Indonesia.
 
Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Friend of the Chair forEconomic Committee APEC menyelenggarakan Workshop on Strengthening Economic Legal Infrastructure and Online Dispute Resolution, Jumat (13/7), di Jakarta.
 
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman dalam sambutannya menuturkan, pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar melakukan reformasi regulasi untuk peningkatan kualitas dan infrastruktur hukum di Indonesia.
 
“Dua isu utama yang diangkat dalam workshop ini sangat relevan dan kontekstual bagi Indonesia.Pembangunan hukum yang berkualitas menjadi prasyarat menuju terwujudnya kepastian hukum,”ujar Rizal.
 
Lebih lanjut Rizal menerangkan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi regulasi.Salah satunya, penerbitan 15 (lima belas) Paket Kebijakan Ekonomi sejak 2015 yang memangkas berbagai regulasi dan menyederhanakan birokrasi. 
 
“Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian juga telah meluncurkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).  Ini merupakan suatu terobosan besar dalam rangka reformasi regulasi khususnya untuk menarik investasi,”terang Rizal.
 
Workshopmembahas dua hal penting, yakni pertimbangan manfaat dan biaya yang perlu disiapkan jika Indonesia bergabung dalam konvensi internasional,seperti misalnya Hague Apostile Convention.Semakin banyaknya kerja sama perdagangan internasional Indonesia dengan berbagai negara akan diikuti pula dengan meningkatnya potensi sengketa hukum.  Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi semacam ini nantinya akan bermanfaat dalam penanganan potensi sengketa.
 
Namun demikian tantangan terberat dalam proses ratifikasi Konvensi Internasional adalah proses adopsi ke dalam Undang-Undang nasional. Untuk itu kita perlu menyusun kerangka kerja ratifikasi dengan lebih sederhana, namun tetap mengedepankan prinsip kepentingan nasional.
 
Forum ini juga menjadi ajang perkenalan platform Online Dispute Resolution (ODR).pengenalan platform ini sangat relevanmengingat penggunaanmedia daring dalam perdagangan di Indonesia tahun ini diperkirakan melibatkan 24,7 juta orang,dengan nilai transaksi mencapai Rp 144 Triliun. Mekanisme ODR diharapkan mampu menjembatani potensi friksi dan permasalahan secara daring di masa yang akan datang. (ekon).
 

 

Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Kerjasama Ekonomi InternasionalLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan