Strategi Percepatan Pengelolaan Sampah
Rabu, 08 Juli 2015 - 13:01
Strategi Percepatan Pengelolaan Sampah
Sumber gambar : ekon.go.id
Jakarta, 7 Juli 2015  Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Terbatas “Strategi Percepatan Pengelolaan Sampah” yang diadakan di Jakarta pada Selasa siang (7/7). FGD tersebut terselenggara dalam rangka menindaklanjuti Rapat Terbatas Pengelolaan Sampah di Kantor Presiden tangga 23 Juni 2015 dan mendukung target Indonsia bersih 2020.
 
Hadir dalam FGD, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Bidang Perekonomian, Luky Eko Wuryanto yang memberikan pengantar dan laporan panitia. Selain itu, hadir pula dari jajaran sejumlah perwakilan kementerian. Seperti  Kementerian BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan.  Dari pemerintah daerah turut hadir Walikota Jakarta Pusat, Walikota Bogor, dan Walikota Makassar serta sejumlah asosiasi maupun swasta juga turut hadir.
 
Sesi I dimoderatori oleh Bastari Panji Indra yang merupakan Direktur Pengembangam KPS, Kementerian PPN/BAPPENAS. Pembericara pertama oleh Sudirman (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, KLHK) yang memaparkan seputar “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah menuju Indonesia Bersih 2020”. Sudirman menjelaskan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya (proses hulu), jika tidak penimbunan sampah luar biasa akan terjadi. “Pengelolaan sampah untuk sumber daya belum optimal, masih bertumpu pada penananganan sampah dengan Tempat Sampah Akhir (TPA)”, ujarnya.
 
Menurut Sudirman, potensi pemanfaatan sampah rumah tangga bisa untuk sumber daya energi alternatif, sumber bahan baku industri, pupk organik, dan industri kreatif lainnya. Seperti potensi plastik bekas yan apabila dikelola dengan baik Indonesia tidak perlu melakukan impor dan dapat mendorong tumbuhnya daur ulang bijih plastik. Masih menurut Sudirman, saat ini jumlah Bank Sampah yang dimiliki adalah 2.861 sedangkan sampah yang bisa terkelola sebanyak 5.550.333 kg/bulan.
 
Pembicara selanjutnya datang dari Ir. Sri Bebassari, M.Si., Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA) yang memaparkan tentang “Aspek-Aspek dan Strategi Percepatan dalam Pengelolaan Sampah”. Menurutnya, Indonesia memang sudah memiliki UU tentang Pengelolaan Sampah yang sudah ada dari 8 tahun lalu, namun masih kurang sosialiasi di masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa masalah pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, namun menjadi tanggung jawab dari semua kalangan.  “Karena pengelolaan sampah adalah pembangunan manusia bukan pembangunan fisik. Harus sepakat bahwa kebersihan adalah investasi, jika kota bersih atau nyaman maka investor akan datang”, ujar Sri Bebassari. Selain itu, biaya pengelolaan sampah untuk kategori sampah tercampur sekitar US$ 60-80/ton dan untuk kategori sampah terpilah (ideal) biaya yang dibutuhkan US$ 100-140/ton. Jika melihat hal ini, iuran sampah perbulan seharusnya senilai Rp. 200.000/keluarga, namun faktanya iuran perbulan dibawah Rp. 15.000/perkeluarga.
 
Tati Haryati (Kepala Satuan Penelitian PD Kebersihan Bandung) sebagai pembicara selanjutnya membahas tentang “Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung”. Sampah yang diangkut TPA Sarimukti, Bandung, jumlahnya mencapai 1000-1100 ton/hari. Pemerintah Kota Bandung Sendiri tidak memiliki TPA, alternatifnya dengan dibuang ke TPA Sarimukti yang jaraknya 43km dengan waktu tempuh 2-4 jam. TPA Sarimukti sendiri telah menampung sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung.
 
Sesi II dimulai dengan pembicara dari Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang berbicara tentang “Kebijakan Pengelolaan Sampah Bogor”. Pemerintah Kota Bogor sudah mulai kampanye meminimalisir kantong plastik untuk belanja, telah gandeng pihak ritel (minimarket). Pengelolaan sampah di Bogor terbagi dua yaitu berbasis kawasan dan berbasis masyarakat. “Pengelolaan sampah basis kawasan dibedakan jadi kawasan domestik dan nondomestik seperti sekolah, kantor dan pasar. Sedangkan pengelolaan sampah basis masyarakat meliputi sekolah adiwiyata, KSM, PKK, perguruan tinggi, kantor serta industri”, jelas Bima Arya.
 
Pemanfaatan pengelolaan sampah di TPA Galuga dengan konsep teknologi tepat guna yangg ramah lingkungan dan ekonomis bagi masyarakat sekitar. Strategi percepatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerimtah Kota Bogor adalah menerapkan program "satu kelurahan satu bank sampah". Saat ini terhitung sudah ada 47 bank sampah dari total target yaitu 68 bank sampah hingga Desember 2015. Tahun 2015, Bogor telah memiliki 16 TPS dengan rincian: 1 TPS dari pembiayaan APBD sedangkan sisanya berasal dari dana alokasi pemerintah pusat.
 
(NYS).
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan WilayahLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan