Ratu Maxima Kunjungi Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Selasa, 13 Februari 2018 - 16:57
Ratu Maxima Kunjungi Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Sumber gambar : ekon.go.id
Jakarta, DNKI – Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima, mengunjungi kantor Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Cowell Tower, Jakarta, hari ini, Selasa 13 Januari 2018. Ratu Maxima disambut Ketua Sekretariat DNKI, Iskandar Simorangkir, beserta segenap jajaran.
 
Dalam sambutannya, Iskandar menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Ratu Maxima selama ini terhadap kemajuan Inklusi Keuangan di Indonesia. Dalam 18 bulan terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam program inklusi keuangan ini.
 
“Semua kegiatan dan koordinasi Inklusi Keuangan selama ini ada di bawah DNKI, yang didukung oleh Sekretariat DNKI. Staf tetap yang berdedikasi telah ditugaskan untuk bekerja di Sekretariat. Di mana hal ini sesuai rekomendasi Ratu Maxima saat berkunjung ke Indonesia tahun 2016 silam. Sekarang sudah terlihat hasil pencapaiannya,” kata Iskandar.
 
Iskandar menambahkan, salah satu pencapaian yang dimaksud adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan. Strategi tersebut telah membawa semua kementerian dan lembaga menuju visi bersama untuk mencapai target inklusi penduduk dewasa 75% di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
 
Berbagai pencapaian dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif dijabarkan oleh Iskandar. Salah satunya, untuk Hak Properti Masyarakat, pemerintah telah menerbitkan 4,2 juta sertifikat tanah pada tahun 2017 saja. “Saat ini satu juta bidang tanah lainnya sedang dalam proses sertifikasi,” kata dia.
 
Program lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang disebut telah menjangkau 6 juta keluarga termiskin pada akhir 2017. Di masa lalu, penerima bantuan menerima uang tunai. Kini mereka menerima transfer uang di rekening bank yang mereka buka tahun lalu. “Bantuan Pangan nontunai juga telah diterima 1,2 juta keluarga,”katanya.
 
Pemerintah juga telah memberikan Kredit Usaha Rakyat untuk merangsang Usaha Mikro Kecil Menengah. Pemerintah membiayai 4,3 juta UKM di tahun 2016 dan 4,1 juta pada tahun 2017
 
Melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor, terdapat lebih dari 430.000 agen perbankan dan lebih dari 11 juta rekening bank telah dibuka pada akhir tahun 2017.
 
Melalui Simpanan Pelajar, Otoritas Jasa Keuangan telah menumbuhkan kesadaran sejak dini pada kalangan siswa. “Sekarang sudah ada sekitar 17 juta rekening Simpanan Pelajar,” Iskandar menambahkan.
 
Layanan Keuangan Digital yang diinisiasi Bank Indonesia juga telah menciptakan hampir 200 ribu agen dan lebih dari 1,2 juta uang elektronik yang terdaftar. Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk meluncurkan Kartu Tani. “Kartu ini untuk 4,7 juta petani menerima subsidi untuk pupuk,” tutur Iskandar yang juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah meluncurkan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera untuk memberikan akses bagi perempuan dari keluarga miskin untuk memperoleh kredit. Melalui skema pinjaman kelompok, perusahaan negara memberikan pinjaman kepada dua juta perempuan yang menggunakan uang tersebut untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan.
 
Menurut Iskandar, untuk kedepannya, ada beberapa prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat inklusi keuangan ini.
 
Pertama, pemerintah ingin menggunakan data biometrik untuk mengimplementasikan Electronic Know Your Customer (EKYC). Dinas Kependudukan telah membentuk sistem ID Elektronik yang dapat digunakan untuk memverifikasi data biometrik pelanggan.
 
“Kedua, kami akan memperluas peran lembaga nonbank untuk penyediaan jasa keuangan. Kami memahami bahwa perusahaan telekomunikasi dan Kantor Pos adalah pelaku pasar potensial yang dapat mendorong pembukaan rekening dan layanan keuangan lainnya. Jaringan mereka sudah mapan di daerah pedesaan,” kata Iskandar. Selain itu, pihak lain yang harus dilibatkan adalah Fintech dan start- up, karena mereka telah menawarkan pelanggan dengan layanan keuangan berbasis teknologi yanguser-friendly.
 
Iskandar melanjutkan, Pemerintah akan terus memperluas interoperabilitas layanan keuangan. Bank Indonesia telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional pada tahun 2017 dan layanannya telah dinikmati oleh pelanggan, dalam hal penggunaan ATM dan EDC. “Kami berharap pelanggan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari Gerbang Pembayaran Nasional dalam waktu dekat,” katanya.
 
Akhirnya, tutur Iskandar, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Kami bertujuan untuk menerbitkan 7 juta strata-title tambahan pada 2018 dan 9 juta strate-title pada tahun 2019, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. (*)
 
Sumber: Siaran Pers Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)
 
Alamat: Cowell Tower Lantai 7, Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 – Indonesia
Telp/Fax: (021) 3450190 / 3450214
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Ekonomi Makro dan KeuanganLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan