Peningkatan Nilai Tambah Mineral Beri Manfaat Luas Bagi Masyarakat dan Industri
Kamis, 21 Februari 2019 - 13:49
Peningkatan Nilai Tambah Mineral Beri Manfaat Luas Bagi Masyarakat dan Industri
Sumber gambar : ekon.go.id
Pemerintah kembali ambil inisiatif duduk bersama mendiskusikan arah kebijakan peningkatan nilai tambah mineral. Setidaknya ada 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian. Pertama, tentang pembangunan smelter dan ketahanan cadangan mineral. Kedua, mengenai kesiapan industri dalam negeri untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh smelter. Ketiga, fokus pada proyeksi/prospek pasar produk hilir mineral di masa mendatang.
 
“Dalam kesempatan kali ini, kita coba lihat bersama apakah kebijakan yang dilakukan oleh sektor maupun pelaku usaha sudah sesuai harapan. Kita berharap ada terobosan dalam rangka membangun smelter ini,” ujar Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat membuka diskusi kelompok terarah mengenai kebijakan peningkatan nilai tambah mineral, Kamis (21/2) di Jakarta.
 
Bastian menerangkan, ada beberapa hambatan yang terus mengemuka dari para pelaku usaha dalam pengembangan smelter. Mulai dari hambatan perizinan alih fungsi lahan hingga tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Industri (IUI).
 
“Keterbatasan cash flow perusahaan untuk membangun smelter serta pengenaan tariff royalty yang tidak berbeda secara signifikan antara bijih dan produk hilir juga menjadi hambatan,” kata Bastian.
 
Kemudian, kesulitan pasokan bahan baku terutama bagi yang tidak memiliki tambang serta pasokan energi dan infrastruktur jalan yang terbatas juga menjadi catatan persoalan dalam diskusi ini.
 
Satu hal yang juga perlu menjadi fokus perhatian adalah perlunya perizinan lanjutan untuk memanfaatkan produk samping smelter berupa terak/slag termasuk Limbah B3 yang dapat dikecualikan.
 
“Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk terus mendorong percepatan pembangunan smelter,” terangnya.
 
Adapun beberapa insentif kebijakan yang sudah diterbitkan, antara lain:
 
1. Dikeluarkannya izin ekspor terbatas untuk nikel kadar rendah dan washedbauxite untuk membantu pendanaan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017;
 
2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan (tax allowance dan tax holiday) yang diatur dalam PP 9/2016;
 
3. Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam PP 24/2018;
 
4. Mendorong investor smelter untuk membangun smelter di kawasan industri baru maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 
5. Kebijakan pengenaan royalti yang proporsional sesuai produk yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan, maka royalti yang dikenakan akan semakin kecil melalui revisi PP 9/2012 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
 
6. Harmonisasi IUP dan IUI yang saat ini masih dalam pembahasan Kementerian/Lembaga di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 
7. Mendorong penggunaan listrik murah, seperti PLTA melalui pembentukan Kawasan Industri;
 
8. Pembuatan konsep Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk slag sedang dikoordinasikan Kemenperin.
 
Bastian pun menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dapat memberikan manfaat yang luas. Manfaat tersebut berupa ketersediaan bahan baku industri, lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan kinerja industri dalam negeri.
 
Hadir pula sebagai narasumber antara lain Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak; Kepala Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo; dan Pengamat Mineral, Tedy Badrujaman. (idc/iqb)
 
***
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan HidupLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan