Penguatan Kapasitas SDM Hingga Peningkatan Ekspor Jadi Modal Pemerintah Gulirkan Transformasi Ekonomi
Jumat, 09 Agustus 2019 - 11:52
Penguatan Kapasitas SDM Hingga Peningkatan Ekspor Jadi Modal Pemerintah Gulirkan Transformasi Ekonomi
Sumber gambar : ekon.go.id
Transformasi ekonomi diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas. Bentuk transformasi ekonomi yang digagas pemerintah saat ini bertumpu pada pembangunan infrastruktur, penggunaan teknologi, dan pengelolaan usaha masyarakat. 
 
“Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah mengurangi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Untuk itu, penting mengefektifkan inklusi keuangan dan investasi untuk meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam Seminar Nasional bertajuk Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju. Jumat (9/8), di Jakarta. 
 
Seminar nasional yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini menghadirkan sejumlah menteri di bidang ekonomi sebagai narasumber. Di sesi panel pertama, acara ini fokus membahas kebijakan fiskal dan moneter beserta peran dunia usaha dalam mendorong transformasi ekonomi. Selain itu, juga membicarakan soal strategi investasi untuk meningkatkan pertumbuhan. 
 
Acara berlanjut ke sesi panel kedua yang menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil; Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita; dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. 
 
Dari sisi sektor tenaga kerja, Menaker Hanif menjelaskan ada 4 (empat) pilar dalam transformasi sistem ketenagakerjaan. Pilar tersebut yaitu: (i) pelatihan dan produktivitas, (ii) penempatan dan perluasan kesempatan kerja, (iii) hubungan industrial, (iv) dan pengawasan. 
 
Hanif menegaskan, pihaknya tidak hanya berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, melainkan juga terus memperbaiki keseluruhan ekosistem ketenagakerjaan tanah air. 
 
“Jadi kita upayakan bukan hanya punya skill yang baik, tapi juga pasti dapat kerja. Jaminan sosial pun harus diperkuat,” terang Hanif Dhakiri.
 
Ia pun menerangkan bahwa saat ini pihaknya berusaha meningkatkan iklim ketenagakerjaan, agar tak lagi kaku. Dengan konsep flexibility labour market, sulit untuk meminta perusahaan memberi jaminan kepastian kerja. Paradigmanya yang mesti diubah, dari semula dahulu harus kerja tetap, kini yang penting tetap kerja, ujar Menteri Hanif.
 
Selain pembangunan soft infrastructure berupa sumber daya manusia, kebijakan lahan pun menjadi perhatian pemerintah. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menjelaskan mengenai kebijakan reforma agraria untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia.  
 
Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadlian. Hal tersebut dilakukan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
 
Sofyan juga menyampaikan gagasan “Bank Tanah” sebagai salah satu fasilitator untuk meningkatkan investasi. Dengan konsep ini, akan memudahkan bagi masyarakat pemilik tanah untuk mendapatkan pinjaman modal. Detail yang mengatur lebih lanjut aturan mainnya pun kini sedang disiapkan oleh pihak BPN.
 
Sementara itu, Mendag Enggar memaparkan mengenai strategi mendorong ekspor menuju Indonesia Maju. Di tengah tantangan eksternal maupun internal yang ada, satu hal yang diperlukan adalah refocus produk ekspor dari produk primer ke produk industri atau olahan, dan diversifikasi produk ekspor. 
 
Enggar pun mencatat, strategi lainnya adalah dengan mengelola impor dengan baik, menggiatkan ekspor jasa, dan memperluas ekspor ke pasar-pasar non tradisional.
 
Tak hanya itu, peningkatan promosi melalui trade expo, business forum, dan business Matching Indonesia juga menjadi strategi ekspor yang tak kalah penting. “Kita juga tentunya perlu terus membangun iklim perdagangan yang kondusif,” terang Mendag Enggar.  
 
Dunia usaha pun ikut memberikan pemikirannya dalam forum ini, khususnya dalam upaya peningkatan daya saing ekspor. Ketua Apindo menerangkan, fokus dunia usaha saat ini adalah pada persoalan SDM, infrastruktur, investasi dan reformasi birokrasi-regulasi, serta efektivitas kebijakan fiskal. 
 
“Keempat persoalan tersebut adalah persoalan serius bagi kami. Kemudian, salah satu harapan kami dari dunia usaha adalah kita bisa duduk kembali untuk membahas implementasi Paket Kebijakan Ekonomi, khususnya untuk kebijakan yang belum terealisasi,” pungkas Hariyadi.
 
Acara yang diinisiasi untuk memperingati HUT Ke-53 Kemenko Perekonomian dan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI ini menyasar para Menteri dan Kepala Lembaga, Pemerintah Daerah, Duta Besar, Pimpinan Asosiasi dan Dunia Usaha, serta para Dekan dan pimpinan redaksi media. (idc/iqb)
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Ekonomi Makro dan KeuanganLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan