LainnyaGaleri Foto
LainnyaVideo
LainnyaLayanan Informasi

Laporan Keuangan Tahunan Kemenko Perekonomian 2016 (Audited)

14 Jun 2017 - 10:01Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran...


Pemerintah Tingkatkan Peran dalam Transparansi DBH Industri Esktraktif
Senin, 07 Agustus 2017 - 14:46
Pemerintah Tingkatkan Peran dalam Transparansi DBH Industri Esktraktif
Sumber gambar : ekon.go.id
Salah satu isu strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah mengenai Dana Bagi Hasil (DBH). Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. 
 
“Pembahasan isu DBH ini juga sangat terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dan sudah dilaporkan juga dalam laporan-laporan EITI Indonesia selama ini,” ujar Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim dalam Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus tentang Transparansi DBH Industri Ekstraktif, di Yogyakarta (7/8).
 
Diskusi bertajuk “Peran Kementerian dan Lembaga Pemerintah Terkait Transparansi Dana Bagi Hasil Industri Ekstraktif” ini dihadiri  para pejabat terkait dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia, perwakilan dari akademisi, Perusahaan Minerba dan Migas, Civil Society Organization (CSO), dan Asosiasi Perusahaan.
 
Bastian selaku Koordinator Nasional EITI juga menjelaskan, berkaitan dengan permasalahan DBH tersebut, beberapa masukan dari anggota Multi Stakeholder Group (MSG), khususnya dari wakil masyarakat dan Pemerintah Daerah telah sering kali disampaikan. 
 
Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar. 
 
Untuk itu, karena sifat Sumber Daya Alam (SDA) migas dan minerba tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources), maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien. “Ini penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil Sumber Daya Alam,” terangnya.
 
Bastian mengharapkan forum ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih transparan terkait perhitungan, mekanisme pengalokasian dan pembagian DBH di Industri Ekstraktif kepada para pemangku kepentingan, terutama para pihak dari daerah penghasil Migas dan Minerba. 
 
Selain itu, ia juga berharap forum ini dapat mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terkait dengan transparansi DBH agar bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja industri ekstraktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ekon)

 
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan HidupLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan