Pemerintah Petakan Reformasi Kebijakan Pangan dari Hulu ke Hilir
Jumat, 31 Maret 2017 - 15:41
Pemerintah Petakan Reformasi Kebijakan Pangan dari Hulu ke Hilir
Sumber gambar : ekon.go.id
Reformasi kebijakan pangan diperlukan untuk menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (Pemda), dan Bank Indonesia (BI) memetakan reformasi kebijakan pangan dari hulu ke hilir dalam Rapat Koordinasi di Semarang (31/3).
 
Rakor ini menghasilkan sejumlah butir-butir kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi, antara lain: Mendorong Peningkatan Produksi dan Pasokan Pangan; Memperkuat Infrastruktur Pertanian; Mendorong Peningkatan Pembiayaan di Sektor Pertanian; Meningkatkan Distribusi, Logistik, dan Perbaikan Tata Niaga Pangan; dan Membenahi Struktur Pasar.
 
“Pemerintah akan menitikberatkan pada penataan irigasi dan lahan pertanian, serta perbaikan siklus produksi komoditas pangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
 
Hadir pula dalam acara ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur BI Agus Martowardojo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, serta pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L terkait lainnya.
 
Menurut Menko Darmin infrastruktur juga tak kalah penting untuk menunjang kestabilan pangan. Selain itu, peningkatan pembiayaan pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi pokok kebijakan pangan yang tidak bisa diabaikan.
 
Porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri pengolahan) ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi 40% di tahun 2017. “Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” tegasnya.
 
Pada rakor ini, Agus juga menjelaskan tantangan utama pangan nasional dan komitmen dalam menjaga inflasi pangan (volatile food). Sementara Mendag Enggar menegaskan, pihaknya akan terus mengoptimalkan peran Bulog sebagai penyangga dan stabilitator harga beras. (idc)
 
 
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Pangan dan PertanianLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan