Pemerintah Kejar Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba
Rabu, 25 April 2018 - 21:08
Pemerintah Kejar Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF
Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonominan, Lt 4
Jl. Medan Merdeka Barat No.7. Jakarta 1010 – Indonesia
(T): +62-21-34832642 (F): +62-21-34832658
Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id
 
Pemerintah Kejar Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba
 
Jakarta, 25 April 2018
 
Keterbukaan Beneficial Ownership (BO) sektor migas dan minerba merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.  
 
Sebagai upaya meningkatkan transparansi pemilik manfaat dari korporasi atau BO tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaporan BO untuk industri ekstraktif, Rabu (25/4) di Jakarta.
 
“Di banyak negara yang kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan berkontribusi pada persoalan korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai pemilik manfaat sesungguhnya dari perusahaan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna.
 
Sebenarnya pada akhir tahun 2016, EITI Indonesia telah mempublikasikan Roadmap BO. Peta jalan tersebut menguraikan persiapan untuk dapat melaksanakan transparansi  BO korporasi migas dan minerba.
 
“Sesuai dengan Standar EITI,  di tahun 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif,” tambah Montty.
 
Kemudian sebagai payung hukum pelaksanaan transparansi BO, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018. Peraturan yang diundangkan awal Maret 2018 lalu ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menerbitkan Peraturan MenteriESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, ditambah Surat Edaran dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang mensyaratkan keterbukaan data BO dalam pengajuan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
 
Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia merupakan kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisatif global.
 
Selain menjadi negara anggota EITI, Indonesia juga menjadi negara anggota G-20 yang telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Act Task Force) untuk mencegah praktik pencucian uang.(ekon)
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:
Doni Erlangga
Sekretariat EITI Indonesia
Telp: 083899159719
 
CATATAN EDITORIAL
 
Laporan EITI Indonesia 2015 dapat diunduh di http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2015/
 
Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership dapat diunduh http://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/
 
Portal Data Industri Ekstraktif dapat diakses di http://portal-ekstraktif.ekon.go.id
 
Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan negara.
 
EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional (EITI International Board).
 
Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, pelaksanaan EITI berada dibawah tanggung jawab Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang memimpin Tim Pengarah Transparansi dan dijalankan oleh sebuah Tim Pelaksana Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri, dan diketuai oleh Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 
Sekretariat EITI Indonesia merupakan suatu lembaga di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang diketuai oleh Asisten Deputi III Menko Perekonomian untuk melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan transparansi penerimaan industri ekstraktif.
 
Standar EITI telah dilaksanakan di 51 negara di dunia. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status compliance atau patuh standar transparansi.
 
Laporan-laporan EITI, Siaran Pers, data serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan EITI dapat dilihat di:
 a. Situs EITI Indonesia: http://eiti.ekon.go.id/
 b. Situs EITI International: http://www.eiti.org/
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan HidupLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan