Menko Darmin Paparkan Hasil Diplomasi tentang Sawit di Brussel
Jumat, 12 April 2019 - 18:11
Menko Darmin Paparkan Hasil Diplomasi tentang Sawit di Brussel
Sumber gambar : ekon.go.id
Dokumen Lampiran
NoDeskripsiFilenameFilesize 
1FINAL 12.04.2019 - Rilis Konpers Kunjungan Brusselfinal-12.04.2019-rilis-konpers-kunjungan-brussel.pdf319 KB
Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia pada 8 s.d. 9 April 2019 melakukan joint mission ke Brussel, Belgia sebagai upaya diplomasi kepada Uni Eropa (UE). Diplomasi ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit.
 
Kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).
 
“Metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan tersebut ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan impact analysis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (12/4) di Jakarta.
 
Adapun beberapa keberatan dan concern Indonesia pada delegated regulation tersebut adalah sebagai berikut:
 
1. Faktanya kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi (8-10 kali) dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan vegetable oils lainnya;
 
2. Dengan pertumbuhan permintaan vegetable oils yang terus bertumbuh, maka apabila phase-out terhadap kelapa sawit dilakukan, maka justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk vegetable oils lainnya;
 
3. Penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan tahun 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan vegetable oils lainnya.
 
Sementara kesimpulan yang bisa ditarik dari rangkaian pertemuan di Brussel ini, antara lain:
 
1. Terdapat gap pemahaman yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya;
 
2. Masifnya kampanye negatif terhadap kelapa sawit menimbulkan persepsi yang salah (sebagai contoh, di Italia, kampanye produk bebas kelapa sawit (palm oil free) 5 kali lebih besar dan masif dari pada iklan coca cola);
 
3. “Kompetisi” antara minyak kelapa sawit dengan minyak rapeseed maupun sunflower.
 
UE dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif untuk menjembatani pemahaman kedua pihak dalam menyelesaikan isu ini. Beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain:
 
1. Setelah Parlemen Eropa yang baru terbentuk hasil Pemilu Mei 2019, akan segera dilakukan diskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait hal ini;
 
2. Beberapa pemangku kepentingan industri kelapa sawit di UE akan membentuk wadah komunikasi terkait upaya kampanye positif kelapa sawit di UE;
 
3. Para pelaku usaha dari perusahaan multinasional (MNCs) juga sepakat untuk mendukung secara penuh upaya Pemerintah RI dalam menanggapi kebijakan diskriminatif ini.
 
Dalam pertemuan dengan pihak UE ini, Pemerintah RI juga telah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila pengesahan Delegated Regulation RED II tetap dilakukan, termasuk melakukan review terhadap kerjasama bilateral Indonesia dengan UE dan negara-negara anggotanya serta menempuh proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO).

Menko Darmin pun mengatakan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai informasi, 19,5 juta orang bekerja pada industri ini, termasuk 2,6 juta petani kecil (smallholders farmer).
 
Upaya diplomasi yang dilakukan secara bersama ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan keberatan bersama yang disampaikan oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri (PM) Malaysia serta Ketua DPR RI.
 
Di samping itu, Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga telah menyampaikan kekecewaan dan meminta agar proses pengesahan aturan diskriminatif tersebut dapat dihentikan. (idc/iqb).
 
***
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @perekonomianRI       
Email: humas@ekon.go.id     

 
Lampiran Siaran Pers Nomor: HM.4.6/45/SET.M.EKON.2.3/04/2019
 
Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020 hingga 2030, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
1. RED II menetapkan kewajiban UE untuk memenuhi target 14% energi terbarukan pada sektor transportasi (RED II Article 25 Para 1), sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32% pada tahun 2030 (RED II Preambule para 8; Article 3 para 1);
 
2. Pada tahun 2020 sampai 2023, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC) dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada tahun 2019 (RED II Article 26 para 2);
 
3. Untuk komoditas yang berisiko rendah Indirect Land Use Change (Low-Risk ILUC) rendah dibatasi sebesar konsumsi pada tahun 2020 dengan batas maksimum 7% dari total konsumsi biofuel (RED II Article 26 para 1);
 
4. Mulai Januari 2024, kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (ILUC) diturunkan secara bertahap (phase-out) sampai 0% pada tahun2030 (RED II Article 26 para 2).
 
Bagaimana delegated regulation tersebut berlaku?
 
1. Regulasi tersebutakan berlaku apabila:
 
a. Mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan oleh Komisi Eropa (13 Maret 2019);
 
b. Walaupun tidak mendapatkan persetujuan dan dibahas secara langsung, regulasi tersebut juga akan belaku secara otomatis setelah 2 bulan dari konsep regulasi tersebut diserahkan oleh Komisi Eropa (Silent Procedure) --> kemungkinan besar prosedur ini yang akan digunakan karena hingga saat ini pembahasan regulasi ini belum dijadwalkan oleh Parlemen maupun Dewan Eropa.
 
2. Selanjutnya, pada tahun 2021 akan terbuka kesempatan untuk dilakukan review terhadap regulasi ini, termasuk metodologi maupun kriteria-kriteria dalam penetapan high-risk dan low-risk ILUC (DR Article 7).
 
Dalam kunjungan ke UE tersebut, berbagai pihak yang telah ditemui, antara lain:
 
1. Wakil Presiden Parlemen Eropa (Heidi Hautala) dan beberapa anggota parlemen;
 
2. Komisi Eropa (Miguel Arias Canete, Commissioner for Climate Action and Energy dan Karmenu Vella, Commissioner Environment, Maritime Affairs & Fisheries);
 
3. Dewan Eropa (Jaroslaw Pietras, DG of Transport, Energy, Environment, Education, General Secretariat of European Council);
 
4. Perusahaan bidang biodiesel (Total, Neste, ENI) dan perusahaan multinasional lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia (Ferrero, Michelin, Airbus, dll).
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Pangan dan PertanianLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan