Kemenko Perekonomian selenggarakan Workshop Tematik terkait Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Sabtu, 26 Agustus 2017 - 22:13
Kemenko Perekonomian selenggarakan Workshop Tematik terkait Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Sumber gambar : ekon.go.id
Solo (26/8) –  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan rembuk nasional bertajuk “Kebijakan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan”. Usai diskusi panel, acara dilanjutkan dengan workshop yang memiliki beberapa tema, antara lain:
 
1. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Kemandirian Usaha Rakyat
2. Mendorong Reformasi Pangan dalam rangka Mencapai Ketahanan dan Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Ekonomi Bangsa
3. Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Vokasi untuk Meningkatkan Tenaga Kerja Berkualitas dan Menciptakan Wirausaha
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Ritel dalam rangka Pemerataan Ekonomi
6. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam mendukung Pemerataan Ekonomi Nasional
 
Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. 3 (tiga) pilar utama KPE adalah Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 
Jajaran Eselon 1 Kemenko Perekonomian turut menjadi narasumber dalam workshop tematik ini, yaitu: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir; Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian, Montty Girianna; dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Edy Putra Irawady.
 
Iskandar menjelaskan mengenai peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong kemandirian usaha rakyat. Ia menerangkan bahwa realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Juli 2017 sebesar Rp 52,2 triliun dengan NPL 0,006 persen. Selain itu, penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (71%) diikuti dengan skema KUR Ritel (28%) dan KUR TKI (0,3%).
 
“Kinerja ini menunjukkan adanya hubungan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,” tegasnya.
 
Sementara Montty Girianna menerangkan mengenai Reforma Agraria untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Reforma Agraria ditujukan tidak terbatas pada penataan ulang pemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan, melalui redistribusi kepemilikan dan penguasaan lahan. Melainkan juga ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, melalui kelompok tani, atas terbentuknya tatanan sosial/ekonomi baru di pedesaan – desa-desa dibangun dan lahan dimiliki bersama.
 
“Reforma Agraria bersifat lintas sektor, dan melibatkan Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan Masyarakat. Untuk itu peran serta dan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk keberhasilannya,” pesan Montty.
 
Sedangkan Edy Putra fokus menerangkan pemberdayaan masyarakat melalui sektor ritel dalam rangka pemerataan ekonomi. Ia mempresentasikan beberapa program pemerintah dalam mendukung KPE. Seperti pengembangan minimarket rakyat dengan partisipasi dari koperasi atau masyarakat. Ada pula pengembangan warung warga oleh pemerintah/pemda dan/atau dengan kerja sama antar peritel dan masyarakat/koperasi.
 
“Ada juga pengembangan ritel ekspor sebagai saluran pemasaran produk UMKM daerah dan nasional. Selain itu, ada pembangunan dan perluasan pasar rakyat oleh pemerintah/pemda termasuk Program Pengembangan Pasar Tradisional,” jelasnya.
 
Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian juga ikut berpartisipasi dalam Klinik Konsultasi dan Pameran Inovasi Layanan Publik dalam rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat s.d Minggu, 25-27 Agustus 2017, bertempat di Stadion Manahan Solo. (ekon)
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Sekretariat Kemenko PerekonomianLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan