KEK: Tinta Kemerdekaan Dari Pinggiran
Selasa, 01 Agustus 2017 - 18:25
KEK: Tinta Kemerdekaan Dari Pinggiran
Sumber gambar : ekon.go.id
Pemerintah serius membangun infrastruktur ekonomi termasuk infrastruktur pengembangan industri dan pariwisata. Infrastruktur ekonomi yang dimaksud meliputi Proyek Strategis Nasional mencakup 245 Proyek dan 2 Program, Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW, dan Palapa Ring.
 
Dalam upaya pemerataan ekonomi, pemerintah juga mendorong infrastruktur pengembangan industri dan pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
 
“Pengembangan KEK sebagai infrastruktur industri merupakan satu dari sekian kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan paling tidak antar daerah atau antar wilayah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara KEK: Tinta Kemerdekaan dari Pinggiran di Jakarta (1/8).
 
Menko Perekonomian menjelaskan, sejak tahun 2012 hingga Juni 2017, pemerintah telah menetapkan 11 KEK. Ada 7 KEK bertema manufaktur dan 4 KEK bertema kepariwisataan. Pemerintah juga merencanakan ada 25 KEK sampai tahun 2019.
 
“Upaya reformasi di sektor investasi ini terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mempermudah kesempatan berusaha di tanah air,“ lanjut Darmin.
 
Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menambahkan, pemerintah terus membuka dan memberikan berbagai  kemudahan dan fasilitas fiskal maupun non fiskal bagi investasi di Indonesia, khususnya di KEK.
 
Adapun tiga agenda utama KEK antara lain: percepatan pembangunan (terutama di luar Jawa), pengurangan kesenjangan (intra dan inter wilayah), dan daya saing ekonomi melalui nilai tambah dan rantai nilai atas bahan mentah atau sumber daya alam nasional.
 
Menko Darmin juga menggarisbawahi satu hal. Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan Pelaksanaan Investasi (Investment Task Force). Satgas tersebut berupa Satgas Nasional, Satgas Sektor di Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), dan Satgas Pemda untuk penyelesaian perizinan secara terintegrasi (end to end).
 
“Satgas ini yang akan bertanggung jawab memonitor, melayani, dan membantu menyelesaikan perizinan, termasuk di KEK. Tanggung jawab birokrasi itu adalah melayani. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan investor kerjanya hanya mengurus izin,” tegas Darmin.  
 
Sebagai rangkaian acara pagi ini, ada 3 (tiga) penandatanganan kerja sama. Pertama adalah Joint Venture antara PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) dengan PT STM Tunggal Jaya sebagai pembangun dan pengelola kawasan. Selain itu BPST juga melaksanakan penandatanganan kerjasama (MoU) penyediaan dan pengelolaan air baku dengan perusahaan Cheongsu Engineering (Korea Selatan).
 
Sedangkan yang ketiga adalah Penandatanganan Land Use and Development Agreement (LUDA) antara ITDC dengan PT Mosaique Jiva One Sky / JSB untuk pembangunan hotel bintang lima.  Ada pula pemaparan bertajuk  “Building SEZ Brand to Inspire the World” oleh Brand Transformation Expert dari MakkiMakki Strategic Branding Consultant, Sakti Makki.
 
Hadir pula dalam acara ini antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. (ekon)
 
***
 
Bambang Wijanarko
Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Gedung MR 21 / Jasindo Lantai 6. Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta Pusat
Office: (62) 021-3924 816/540
Fax: (62) 021-390 5062
Mobile: (62) 853 931 98598
 
 
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan WilayahLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan