Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk Menurunkan Kemiskinan
Sabtu, 26 Agustus 2017 - 19:33
Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk Menurunkan Kemiskinan
Sumber gambar : ekon.go.id
Dokumen Lampiran
NoDeskripsiFilenameFilesize 
126082017 - Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk Menurunkan Kemiskinan (Sesmenko Perekonomian)26082017-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-menurunkan-kemiskinan-sesmenko-perekonomian-.pdf1.1 MB
226082017 - Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk Menurunkan Kemiskinan (Guru Besar Ekonomi UI)26082017-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-menurunkan-kemiskinan-guru-besar-ekonomi-ui-.pdf2.1 MB
326082017 - Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk Menurunkan Kemiskinan (Wagub Jawa Tengah)26082017-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-menurunkan-kemiskinan-wagub-jawa-tengah-.pdf13.9 MB
Solo (26/8) – Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. 3 (tiga) pilar utama KPE adalah Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 
“Tidak cukup hanya memberikan equality atau kesamaan perlakuan. Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini memberikan equity, yaitu keadilan (fairness) kepada semua penduduk untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas hidupnya,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam Rembuk Nasional bertajuk “Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dalam rangka Menurunkan Kemiskinan”.
 
Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Pekan Kerja Nyata Gerakan Indonesia Mandiri ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber, antara lain: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo; Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan; dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko.
 
Lukita menjelaskan, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi MIT (Middle Income Trap), maka pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling memperkuat.
 
“Dalam KPE ini, ada beberapa kebijakan yang memiliki dampak besar, namun dapat segera diimplementasikan atau quick wins,” lanjutnya.
 
Quick Wins tersebut antara lain menyangkut kebijakan reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.
 
Sementara Mohamad Ikhsan fokus menjelaskan tentang  Transformasi Struktural, Penurunan  Kemiskinan dan Kesenjangan  Pendapatan. Menurutnya, pola pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi ekonomi penting untuk  mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan  kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.
 
“Untuk pemilikan asset, tidak akan punya implikasi terhadap pertumbuhan,  penurunan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan jika pasar faktor  produksi seperti pasar kerja, dan pasar finansial tidak bekerja dengan baik,” terang Guru Besar Ekonomi UI ini.
 
Selain itu, 2 (dua) catatan lain darinya adalah  tentang pentingnya social mobility dalam bidang ekonomi, serta initial asset holding baik human capital maupun physical asset matter. “Kebijakan fiskal pemerintah memegang peran yang penting dalam poin-poin tersebut,” tegasnya.
 
Sedangkan Wagub Jateng lebih fokus menjelaskan mengenai kondisi eksisting pembangunan makro di Jawa Tengah, dari sisi perekonomian, infrastruktur, dan sosial budaya. Ia juga menyinggung mengenai bagaimana Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan program pembangunan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah diarahkan untuk menurunkan kemiskinan.
 
Usai diskusi panel, rembuk nasional ini dilanjutkan dengan workshop yang memiliki beberapa tema, diantaranya:
1. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Kemandirian Usaha Rakyat
2. Mendorong Reformasi Pangan dalam rangka Mencapai Ketahanan dan Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Ekonomi Bangsa
3. Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Vokasi untuk Meningkatkan Tenaga Kerja Berkualitas dan Menciptakan Wirausaha
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Ritel dalam rangka Pemerataan Ekonomi
6. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam mendukung Pemerataan Ekonomi Nasional
 
Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian juga ikut berpartisipasi dalam Klinik Konsultasi dan Pameran Inovasi Layanan Publik dalam rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat s.d Minggu, 25 s.d 27 Agustus 2017, bertempat di Stadion Manahan Solo. (ekon)
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Sekretariat Kemenko PerekonomianLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan