Dorong Ekonomi Daerah Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur Inovatif
Selasa, 07 November 2017 - 15:17
Dorong Ekonomi Daerah Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur Inovatif
Sumber gambar : ekon.go.id
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas kebijakan ekonomi Indonesia saat ini. Infrastruktur penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pengembangan ekonomi daerah.
 
Pemerintah Indonesia mempunyai 245 (dua ratus empat puluh lima) Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan jalan, kereta, pelabuhan, bandara, bendungan, dan lain-lain. Selain itu, terdapat 2 (dua) program yaitu listrik dan industri pesawat. Estimasi total nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 4.197 T.
 
Dari kebutuhan tersebut, yang bisa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya 12%, yaitu sebesar Rp 525 T. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta. 
 
“Untuk itu, pemerintah sangat mendukung munculnya instrumen-instrumen baru yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan juga perlu terus ditingkatkan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam Workshop bertajuk "Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur Inovatif" di Banyuwangi (7/11).
 
Iskandar melanjutkan, pemerintah juga perlu terus mencari dan memfasilitasi implementasi skema pembiayaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah guna mengembangkan potensi ekonominya sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih baik. 
 
“Pemerintah telah menginisiasinya melalui skema RDPT, sekuritisasi aset (KIK EBA dan KIK SP) serta KIK DIRE. Sementara bagi Pemerintah Daerah, pinjaman daerah dan obligasi daerah merupakan instrumen yang bisa dimanfaatkan,” katanya. 
 
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastary Pandji Indra menerangkan beberapa isu pembiayaan infrastruktur di daerah. Pertama, isu terkait pengoptimalan potensi daerah. Kedua, isu terkait regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, isu terkait pengelolaan aset daerah dan solusinya.
 
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan Australia – Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) ini bertujuan untuk membahas opsi-opsi pendanaan di luar APBD yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun kebutuhan infrastrukturnya. 
 
Acara ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain pejabat dari Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Direktur Utama Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo); Vice President Mandiri Securitas; Vice President Business Development and Communication PT.  Pinjaminan Infrastruktur Indonesia; Bupati Karangasem; dan World Bank. Dengan dimoderatori oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian serta Asisten Deputi  Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian.
 
Sesi pertama workshop ini mengangkat topik tentang pengembangan alternatif pembiayaan melalui peningkatan tata kelola ekonomi di daerah (Credit Worthiness). Mulai dari kebijakan dalam mendorong pemanfaatan pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman dan obligasi daerah berikut mitigasi risiko fiskalnya, pembiayaan proyek infrastruktur melalui sukuk negara, hingga pengalaman negara lain dalam menerapkan skema pembiayaan infrastruktur daerah.
 
Sementara sesi kedua fokus membahas pembiayaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah. Bastary mengatakan, "Selain pinjaman dan obligasi daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah dari kerjasama antar daerah dan manajemen aset daerah". 
 
Bupati Banyuwangi Azwar Anas melalui teleconference dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono turut menjelaskan pengalaman mereka dalam mengelola anggaran daerah. "Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan APBD untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah dan mendorong keterlibatan pihak swasta," kata Azwar. 
 
Beberapa kesimpulan dari workshop ini adalah fasilitas pinjaman daerah yang selama ini telah ada melalui PT SMI masih perlu ditingkatkan pemanfaatannya oleh daerah.  Di sisi lain, penerbitan obligasi daerah bisa dijadikan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. 
 
Sosialisasi kepada daerah tentang potensi pemanfaatan pinjaman daerah dan panduan kepada Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus bekerjasama dan berkoordinasi untuk menyiapkan regulasi yang memudahkan penerbitan obligasi daerah. 
 
Iskandar juga menyatakan pemerintah pusat akan terus serius mengoptimalkan implementasi kebijakan-kebijakan nasional. Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paket-paket kebijakan pemerintah antara lain berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, dan membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi. 
 
Bahan lengkap workshop dapat di download melalui  http://bit.ly/2AeRzHG. (ekon)
 
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Ekonomi Makro dan KeuanganLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan