Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jaman Orde Baru terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora. Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah (lihat Nama-Nama Menteri Koordinator). Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian"sendiri baru dimulai pada tahun 2000.
 
Tugas dan Fungsi
 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ursuasn Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian. 
Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 
a.  koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
 
b.  pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian ;
 
c.  koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 
d.  pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 
e.  pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 
f.   pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
 
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:
 
a. Kementerian Keuangan (Bambang Brojonegoro);
b. Kementerian Perindustrian (Saleh Husin);
c. Kementerian Perdagangan (Rahmat Gobel);
d. Kementerian Pertanian (Andi Amran Sulaiman);
e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya);
f.  Kementerian Tenaga Kerja (Hanif Dhakiri);
g. Kementerian BUMN (Rini Soemarno);
h. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono);
i.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Ferry Mursyidan Baldan);
j.  Kementerian Koperasi dan UKM (Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga).
k. Instansi lain yang dianggap perlu
 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beralamat di Gedung AA Maramis, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat 10710.