Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku sebagai penikmat seni foto dan lukisan. Selama 20 tahun belakangan ini, dirinya mengoleksi foto maupun lukisan.
Guna menekan penggunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah menempuh jalan melakukan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Terkait hal itu, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp. 965 miliar.
Pemerintah Siapkan Dana Rp3 Triliun Untuk Impor Converter Kit
Guna memperkenalkan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) kepada masyarakat, pemerintah semakin gencar mempersiapkan segala sesuatunya, salah satunya memasangkan converter kit di mobil dinas kementerian untuk mengecek hambatan dan kendala jika mobil memakai converter kit dan mengkonsumsi gas.
Pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan mulai diberlakukan per-satu April 2012. Untuk mengurangi beban masyarakat menengah kebawah atau masyarakat yang tidak mampu membeli Pertamax maka Pemerintah menyediakan alternatif dengan menggunakan gas.
Pemerintah berencana akan mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dan akan menggantikan dengan energi baru dan terbarukan seperti gas, geotermal, tenaga surya, dan batubara.
Untuk menghindari penyimpangan BBM maka pemerintah daerah harus turun tangan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dirinya telah menerima laporan dari kementerian ESDM terkait adanya kebocoran atau penyimpangan BBM bersubsidi yang terjadi dibeberap daerah.
Jakarta - Guna mencapai target kuota subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah berencana akan melakukan pembatasan Premium di Jawa dan Bali khusus untuk kedaraan pribadi roda empat. Rencananya BBM bersubsidi akan ditekan sebesar 37,8 Juta Kilo Liter (KL) tahun depan.
26 September 2011 oleh Desk Informasi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 20 September lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
Pemerintah hari ini, Kamis (6/10/2011) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menandatangani proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah 2x1000 MW
