Jakarta – Pemerintah siapkan crisis management protocol (CMP) untuk sektor pangan, salah satunya memperluas kerjasama cadangan pangan dengan Jepang dan Amerika Serikat.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menyatakan, Indonesia tengah mengkaji untuk memperluas jaringan kerja sama internasional terkait ketahanan pangan, di luar ASEAN plus 3. Hal ini sehubungan dengan adanya potensi gejolak harga pangan dunia, yang akan mendorong harga pangan dalam negeri dan berdampak pada masyarakat kalangan bawah.
"Kita kan nggak tahu ya. Nah kalau sampai terjadi harga pangan dunia nggak karuan yang dampaknya ke dalam negeri, lalu kita kan nggak perlu responnya terlalu terlambat. Jadi kita mau bikin network-nya seperti apa, exit strategy-nya seperti apa," ujarnya di Kementerian perekonomian, Jakarta.
Lebih lanjut, ia mengatakan negara yang sedang di jajaki pemerintah saat ini adalah Jepang dan Amerika Serikat. "Jepang dan Amerika serikat itu kuat, jadi kalau ada masalah krisis pangan didalam negeri mereka siap membantu,"tuturnya.
Selain itu, sambungnya pemerintah dalam krisis manajemen protokol juga melakukan beberapa antisipasi untuk masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga pangan terutama beras. Pasalnya jika masyarakat rentan tidak di lindungin akan berdampak besar.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Ia menyatakan, pemerintah selalu siaga di tengah kondisi global yang serba tidak menentu saat ini, bukan hanya dari sisi keuangan namun juga pangan dan energi.
Khusus pada ancaman krisis pangan, sambung dia, pemerintah akan fokus pada tiga pilar utama, yaitu pertama menjaga produktifitas pangan, kedua mempertahankan stabilitas harga pangan dan aksesbilitas masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta ketiga melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis. Dalam crisis management protocol pangan ini pemerintah memfokuskan diri pada komoditas beras.
"Bisa saja sekarang harga pangan di dunia mengalami harga yang sangat tinggi dan bisa saja iklim kita lagi nggak bagus. Nah, makanya kita protokol harus memberikan perlindungan kepada masyarakat," tegasnya.
