
Jakarta – Tiga Menko yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Ham Joko Suyanto, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mendengarkan keluhan 16 Gubernur terkait dengan masalah-masalah yang terjadi didaerahnya.
Menko Perekonomian mengatakan rapat kerja hari ini dengan 16 Gubernur ini intinya adalah mengamati perkembangan yang terakhir terutama bagaimana mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi didaerah. Menurutnya, ada tiga poin yang dibahas dalam rapat kerja kali ini yakni terkait permasalahan buruh, masalah-masalah lahan dan mendengarkan langsung dari para gubernur masukan dan apa-apa saja yang berkembang didaerah.
“Terkait tiga hal itu, kita bersama-sama bertekat untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif, suasana yang dapat menciptakan suasana yang lebih baik terutama didalam mengembangkan investasi di daerah, menjaga daya saing bangsa kita dan juga sekaligus untuk ketentraman masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya usai rapat kerja terkait tumpang tindih lahan, perizinan dan perburuhan di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Lebih lanjut ia mengakatan pemerintah pusat akan mencari inti permasalahan yang terjadi dibeberapa daerah dan segera menghentikan potensi permasalahan tersebut. Namun, ujung tombak tetap berada di pemda, dimana pemda harus merespon, mengambil tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
Menurut Menko Perekonomian, pemerintah menyadari begitu banyak persoalan-persoalan peninggalan masalah lalu, jika persoalan masa lalu tidak diselesaikan maka bisa berkepanjangan. “Untuk menyelesaikan itu diperlukan kebersamaan antara pemerintahan daerah dalam hal ini Bupati, Gubernur dan pemerintahan pusat. Tapi ujung tombaknya dipemerintah daerah dan gubernur telah sepakat, untuk menyelesaikan sendiri, tanpa harus mencuat kepusat,” pungkasnya.
























