Jakarta, 6 Desember 2011 - Untuk menghindari penyimpangan BBM maka pemerintah daerah harus turun tangan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dirinya telah menerima laporan dari kementerian ESDM terkait adanya kebocoran atau penyimpangan BBM bersubsidi yang terjadi dibeberapa daerah.

Oleh karenanya, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi membengkaknya kuota akibat terjadinya penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi didaerah-daerah.

"Ada beberapa opsi misalkan bagamana melakukan pengawasan yang ketat, ekstra, diawasi betul, pemda turun tangan. Saya senang apa yang dilakukan oleh Batam misalkan dimana pemerintah daerah secara aktif menginstruksikan kepada seluruh industri-industri yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi untuk melarang tidak menggunakan kendaraannya yang berplat-plat hitam itu, diganti dengan plat kuning dan sebagainya," ujarnya di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Lebih lanjut, ia mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan untuk mengamankan kondisi di 2012. Ia pun tidak memungkiri bahwa langkah pembatasan BBM bersubsidi ini akan mempengaruhi inflasi.

"Apapun yang kita ambil tentu akan ada dampak inflasinya. Terlalu gegabah saya mengatakan tidak ada inflasinya terhadap pembatasan, tentu karena pembatasan itu dilakukan secara ketat maka sebagaian besar plat hitam akan beralih pada pertamax tentu akan mendorong inflasi," ujarnya.

Walaupun berdampang pada inflasi, namun Menko Perekonomian menyakini pembatasan ini tak akan menggangu daya beli masyarakat. "Kita jaga daya beli masyarakat, asumsinya ini kita (lakukan pembatasan untuk) melindungi masyarakat," tegasnya.(ekon)