Jakarta, 13 April 2009 - Sebanyak 143 korporasi besar di Indonesia baik perusahaan swasta maupun BUMN bertemu dengan pejabat pemerintahaan Maluku dan Maluku Utara dalam Maluku dalam Maluku – Maluku Utara Investment Day yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian idampingi oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Negara PPN/ Bappenas.
Pertemuan ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di Maluku dan Maluku Utara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kedua wilayah tersebut. Pertemuan ini juga untuk menciptakan sinergi antara korporasi sebagai investor dengan pemerintah dan perbankan untuk menghilangkan hambatan-hambatan berinvestasi di provinsi tersebut. Diperlukan kemitraan pemerintah dan swasta untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian sehingga potensi Maluku dan Maluku Utara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional.
Pertemuan ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di Maluku dan Maluku Utara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kedua wilayah tersebut. Pertemuan ini juga untuk menciptakan sinergi antara korporasi sebagai investor dengan pemerintah dan perbankan untuk menghilangkan hambatan-hambatan berinvestasi di provinsi tersebut. Diperlukan kemitraan pemerintah dan swasta untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian sehingga potensi Maluku dan Maluku Utara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional.
Dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian disampaikan bahwa pemerintah telah membuka peluang selebar-lebarnya kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia bagian Timur, khususnya Maluku. Salah satunya adalah dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi untuk berinvestasi.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 3 (tiga) prinsip pokok pembangunan ekonomi yaitu pertama, strong economy growth yaitu pembangunan ekonomi harus dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7% pada tahun 2014. Kedua, inclusive yaitu pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif dengan mengedepankan pembangunan ekonomi yang adil, merata dan berdimensi kewilayahan. Ketiga, suistainable yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhitungkan dampak lingkungan hidup. Penjabaran dari ketiga prinsip tersebut telah dituangkan dalam Peratutan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014.
Sebagai wujud pelaksanaannya untuk pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.
Untuk menyikapi tantangan pada penataan ruang, pengembangan wilayah Maluku diarahkan pada pengembangan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industry kemaritiman terpadu yang merupakan sekor basis dengan dukungan parsarana dan sarana yang memadai, khususnya trasportasi, energi, dan sumber daya air.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 3 (tiga) prinsip pokok pembangunan ekonomi yaitu pertama, strong economy growth yaitu pembangunan ekonomi harus dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7% pada tahun 2014. Kedua, inclusive yaitu pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif dengan mengedepankan pembangunan ekonomi yang adil, merata dan berdimensi kewilayahan. Ketiga, suistainable yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhitungkan dampak lingkungan hidup. Penjabaran dari ketiga prinsip tersebut telah dituangkan dalam Peratutan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014.
Sebagai wujud pelaksanaannya untuk pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.
Untuk menyikapi tantangan pada penataan ruang, pengembangan wilayah Maluku diarahkan pada pengembangan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industry kemaritiman terpadu yang merupakan sekor basis dengan dukungan parsarana dan sarana yang memadai, khususnya trasportasi, energi, dan sumber daya air.
