INILAH.COM, Jakarta - Badan pangan PBB, FAO mengingatkan, akan terjadinya penurunan produksi pangan dunia. Pemerintah RI diminta memenuhi stok 2 juta ton beras domestik dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang fleksibel.
Sugiyono, pengamat pertanian dari Institute for Development Economy and Finance (Indef) mengatakan, perubahan iklim memicu penurunan produksi pangan dunia. Dia mencontohkan Rusia, dengan penurunan suhu ke level yang sangat rendah, produksi pangan turun hingga 40%.
Menurutnya, perubahan iklim, memperparah kondisi sebelumnya di mana pangan digunakan untuk biofuel (minyak nabati). “Di Indonesia pun, beberapa tempat sudah mengalami puso. Karena itu, soal pangan harus jadi perhatian pemerintah,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, kemarin.
Dia mengingatkan, stok pangan internasional semakin tipis sehingga rentan terhadap kenaikan harga. Sementara itu, Indonesia meruapakan negara besar dalam konsumsi beras. “Jika tiba-tiba Indonesia memerlukan impor dalam jumlah besar, harga di pasar dunia naik, jelas akan jadi beban anggaran,” ucapnya.
Posisi terakhir, stok beras di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 1,4 juta ton. Pada saat krisis, stok beras RI mencapai 3 juta ton.
Rendahnya stok beras, menurut Sugioyono, dipicu oleh harga pasar yang lebih tinggi daripada harga pembelian pemerintah (HPP). “Karena itu, Bulog tidak bisa membeli dari dalam negeri,” timpalnya.
Akibatnya, untuk mencapai stok aman di level 2 juta ton, tentu saja Bulog harus mengimpor mengignat stok beras baru mencapai 1,4 juta ton. Ia melihat impor hingga 400 ribu ton memang tidak terlalu besar. Tapi, secara politik, hal ini akan menimbulkan resistensi. “Apalagi, jika dilakukan jelang panen besar, realisasi impor bisa jadi bermasalah,” imbuhnya.
Meski memicu resistensi, ini tetap selalu dilakukan Bulog. Sebab, dari sisi harga jauh lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Untuk mengimbangi inflasi, stok beras dalam jumlah tertentu memang harus dipenuhi. “saat ini, seiring penurunan produksi pangan dunia, paling tidak, pemerintah harus menyediakan stok beras, 2 juta ton,” timpalnya.
Dengan 2 juta ton stok beras, Bulog bisa melepas stok untuk mengendalikan harga lebih baik. “Kalau krisis pangan benar-benar terjadi, jumlah stok tersebut harus ditambah lagi,” paparnya. Dalam kondisi normal, impor bisa ditolelir hingga 200 ribu ton per tahun sementara impor hingga 400 ribu ton bisa memicu resistensi politik.
Agar stok tercapai, dan tidak terlalu tergantung pada impor, ia menyarankan, harga HPP dibuat lebih fleksibel. Selain itu, panen besar biasanya terjadi pada musim penghujan sehingga pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pengering padi (dryer) bagi petani yang kadar airnya di atas 14%.
Lebih jauh, Sugiyono mengatakan, dalam rentang 2006-2010, harga beras sudah naik 100%. Kondisi ini tidak mencerminkan kondisi swasembada. “Ini harus jadi perhatian pemerintah. Sebab, krisis pangan akan berdampak pada yang lain,” tandasnya.
Dia menegaskan, kemiskinan selalu diukur dengan beras atau setara uang. Karena itu, jika harga beras naik, batas miskin akan terlampaui sehingga orang yang berada di bawah garis kemiskinan semakin bertambah.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu mendapatkan laporan dari Badan Pangan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO) yang memperkirakan akan terjadi penurunan produksi pangan dunia akibat kenaikan suhu udara di kawasan sentra produksi pangan.
“Laporan FAO tentang penurunan produksi pangan itu dapat memicu kenaikan harga pangan di pasar dunia. Itu sudah dilaporkan ke presiden dan kepala negara mengarahkan agar pemerintah terus memonitor perkembangan harga pangan dunia,” kata Mari di Jakarta, Jumat, (3/9).
Untuk daerah luar Jawa, pemerintah telah meminta untuk meningkatkan stok pangan hingga 10-20% dari stok normal. Kenaikan stok tersebut menurut Mari, agar pasokan pangan tidak terganggu oleh cuaca dan gelombang laut yang tinggi.
Dalam pantauan Badan Pusat Statistik (BPS) selama semester I 2010 secara umum tidak menunjukkan gejolak yang signifikan. Beberapa komoditas mengalami kenaikan di bawah 5%, seperti beras 1,7%, minyak goreng curah 5%, daging sapi 1%, daging ayam 3,9%. “Sedangkan gula, tepung terigu, dan minyak goreng (kemasan) cenderung stabil,” jelas Mari Elka Pangestu. [mdr]
