|
Jakarta, 31 Desember 2009 - Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapata petani, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan, maka pemerintah enetapkan kebijakan perberasan nasiona yang dtetepkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.
Inpres tersebut menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesjahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:
1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul bersertifikat;
2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang dalam usaha tani padi.
3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca panen padi;
4. Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis.
5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi.
6. Mendorongn dan memfasilitasi peningkatan investasi di bidang usaha tani;
7. Melaksnakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:
|
Harga
|
HPP sebelumnya
Rp/kg
|
HPP Inpres No. 7/2009
|
Kenaikan (%)
|
|
GKP di petani
(kadar air max 25%, kadar hampa/kotoran max 10%)
|
2.400
|
2.640
|
10%
|
|
GKP di penggilingan
(kadar air max 25%, kadar hampa/kotoran max 10%)
|
2.440
|
2.685
|
10%
|
|
GKP di penggilingan
(kadar air max 14%, kadar hampa/kotoran max 3%)
|
3.000
|
3.300
|
10%
|
|
GKP di gudang Bulog
(kadar air max 14%, kadar hampa/kotoran max 3%)
|
3.040
|
3.345
|
10%
|
|
Beras di gudang Bulog
(kadar air max 14%, butir patah max 20%, kadar menir max 2%, derajat sosoh min 95%)
|
4.600
|
5.060
|
10%
|
8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
9. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadan darurat, bencana, dan rawan pangan;
10. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras secara terkendali dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.
|
