Jakarta, 9 Desember 2009 – Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2009 ini memberikan penghargaan kepada kabupaten dan  kota terbaik dalam menciptakan iklim investasi tahun 2009 dalam acara Bisnis Indonesia-BKPM Investment Award 2009.  Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian, M. Hatta Radjasa di Auditorium Gedung BKPM, kepada para pemenang sebagai berikut: untuk kategori kabupaten, Propinsi Jabar menempatkan Kab. Purwakarta sebagai juara I yang disusul Sidoarjo (Jawa Timur) sebagai Juara II dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) sebagai Juara III. Sedangkan untuk kategori kota penyelenggara penanaman modal terbaik adalah Kota Yogyakarta, disusul Kota Bandung dan Kota Cimahi berada di posisi kedua dan ketiga. 

Kabupaten dan Kota terbaik tersebut dianggap telah berhasil menciptakan iklim investasi yang baik di daerahnya masing-masing. Fokus penilaian tertuju pada pelayanan perizinan dan sistem informasi penanaman modal yang terbagi atas enam indikator penilaian yang dipertanyakan ke 9.000 responden di seluruh Tanah Air. Keenam indikator tersebut adalah kelembagaan investasi penanaman modal, pelayanan perizinan usaha, mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pelayanan, pemanfaatan teknologi dan sistem perizinan penanaman modal, ketersediaan dan kualitas dan/atau informasi penanaman modal untuk tahu potensi daerah, inovasi dan capaian keberhasilan.

Penghargaan diberikan sebagai upaya merangsang kompetisi positif antarkabupaten/ kota, sehingga menumbuhkan iklim investasi nasional. Program tersebut juga bisa menciptakan investasi yang berkesinambungan, berkualitas, dan mensejahterakan bangsa. Dengan semakin ketatnya persaingan global dewasa ini, kegiatan semacam ini menjadi sangat bermakna karena dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendorong peningkatan pelayanan penanaman modal secara nasional dalam rangka mewujudkan peningkatan peran serta kualitas penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di dalam perekonomian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan bahwa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014 peran penanaman modal sebagai motor pertumbuhan investasi dituntut lebih besar lagi.  Sasaran pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun kedepan rata-rata sebesar  6,5 - 7 % per tahun. Selain itu Pemerintah juga mentargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 5 - 7 % per tahun, penurunan angka pengangguran menjadi 5 - 6 % dari posisi saat ini yang sekitar 8 %, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 8 - 10 % dari posisi saat ini 14 %.

Untuk mencapai target-target makro tersebut, dibutuhkan investasi minimal Rp. 10 ribu trilyun hingga tahun 2014 atau sekitar Rp. 2.000 trilyun per tahun. Dari kebutuhan investasi tersebut, sekitar 14 -15 % berasal dari belanja modal pemerintah, sektor rumah tangga sekitar 20 - 25 %, lembaga keuangan sekitar 7 % dan investasi swasta sekitar 55  %,  dimana di dalamnya termasuk investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Untuk mencapai kebutuhan investasi tersebut tidaklah mudah, namun  juga bukan hal yang mustahil. Target tersebut jelas memerlukan kerja keras kita bersama untuk mewujudkannya. Dengan menempatkan investasi sebagai pendorong perekonomian nasional ke depan, laju pertumbuhan investasi dalam periode 2010 - 2014 ditetapkan cukup tinggi, yaitu sekitar 15 % per tahun atau lebih dari dua kali lipat pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama. Bila target sekitar Rp. 2000 trilyun tersebut tercapai, kontribusi investasi nasional dalam PDB akan meningkat dari sekitar 30% pada tahun 2010 menjadi sekitar 35% pada tahun 2014.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan bahwa pencapaian target investasi tersebut jelas memerlukan berbagai penataan dan penyempurnaan, dimulai dari penataan berbagai kebijakan terkait, perkuatan koordinasi antar pengambil keputusan sampai kepada perbaikan prosedur perizinan yang keseluruhannya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta memudahkan pelayanan kepada para penanam modal. Selain itu, juga diperlukan pengembangan insentif penanaman modal yang tujuannya adalah untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur penunjang bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Perlu disadari bahwa intensitas kegiatan investasi yang berkualitas justru cenderung memilih berlokasi pada perekonomian yang “siap” menangkap investor yang datang (investor friendly), bukan pada perekonomian yang hanya memiliki potensi sumberdaya alam melimpah. Siap dalam hal ini memang memiliki arti yang luas karena dimensinya mencakup berbagai aspek termasuk SDM dan infrastruktur. Tapi yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa kemudahan pelayanan dan kepastian hukum berfungsi sebagai pintu gerbang bagi masuknya investasi yang sangat menentukan pada titik awalnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan dan kerjasama yang intensif dari Gubernur, Bupati dan Walikota untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi dan memfasilitasi pelaksanaan investasi di daerahnya masing-masing.