|
Jakarta, 1 Desember 2009 - Pertumbuhan GDP pada tahun 2010 diproyeksikan, akan banyak dipengaruhi oleh pemulihan pada sisi investasi dan pertumbuhan ekspor, dengan tetap didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Outlook perekonomian pada 2010 masih baik. Momentum pertumbuhan saat ini diharapkan akan semakin menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan hanya karena kepercayaan konsumen, tatapi juga peningkatan sentimen positif dari dunia usaha. Lingkungan politik lebih stabil dan menguat dengan dukungan penuh pada pemerintah. Kebijakan pemerintah 2010 mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 %. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bpk. M Hatta Rajasa tentang beberapa hal yang berkaitan dengan program dan rencana aksi, serta kebijakan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional ke depan pada acara Seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2010 dengan tema "Peluang Investasi di Era Pemerintahan Baru" yang diselenggarakan Harian Bisnis Indonesia yang bekerjasama dengan BNI'46.
Pada bagian awal disampaikan perkembangan perekonomian global dan pengaruhnya pada perekonomian nasional. Selama dua dekade terakhir ini, Indonesia telah mengalami dua kali krisis ekonomi. Krisis yang pertama terjadi tahun 1997/1998 yang mengakibatkan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi, yaitu sekitar minus 14 persen. Kita bersyukur bahwa krisis tersebut sudah dapat dilewati dan secara berangsur angsur pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali pulih dan menunjukkan arah yang positif. Dari krisis ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu munculnya kesadaran mengenai pentingnya membangun fondasi perekonomian nasional yang sehat dan kokoh.Pada pertengahan tahun 2008, kita kembali dihadapkan pada krisis keuangan dunia, yang bermula dari krisis Sub-prime-mortgage di Amerika Serikat. Dampak dari krisis ini juga cukup luas, antara lain ditandai dengan melambannya pertumbuhan ekonomi dunia. Pada tahun 2007 ekonomi dunia tumbuh sebesar 5,2 persen, namun dalam tahun 2008 pertumbuhannya mengalami penurunan menjadi sekitar 3 persen, bahkan pada semester kedua tahun 2009 ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negatif, yaitu minus 1,1 persen. Sinyal pertumbuhan ekonomi Asia dan emerging market semakin menguat pada kuartal 3 tahun 2009. Diperkirakan pada tahun 2010 ekonomi dunia akan membaik kembali dengan tingkat pertumbuhan 3,1 persen.
Selanjutnya pandangan tentang perekonomian domestik disampaikan bahwa kondisi pasar keuangan nasional menunjukkan sinyal positif, IHSG naik 82,1 % sehingga Bursa efek ndonesia merupakan pasar modal kedua terbaik di Asia selama tahun 2009, Rupiah menguat 15,6 persen merupakan tertinggi di Asia dan cadangan devisa mencapai US$ 64,5 milyar setara dengan 6,2 bulan impor dan cicilan hutang. Konsumsi domestik masih meningkat di bulan Oktober 2009. Khususnya produk impor. Inflasi tahun 2009 diperkirakan 3,6 %, inflasi , inflasi pada 2010 diperkirakan akan kembali normal sejalan dengan penguatan aktifitas ekonomi domestik dan naiknya harga-harga komoditi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 diharapkan akan mencapai 5.5 – 5.6 % dengan kebutuhan investasi Rp. 1.667,3 – Rp. 1.689,1 truliun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai sekitar 7 0ersen. Kebutuhan investasi selama tahun 2009-2014 rata-rata sekitar Rp.2.000 triliun per tahun. Berkat fondasi ekonomi yang cukup baik dan ditambah dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat, maka dampak krisis keuangan global terhadap kinerja perekonomian nasional kita tidak separah yang terjadi di negara negara lain. Hal ini terlihat dengan masih dapatnya diraih tingkat pertumbuhan ekonomi 4,3 – 4,5 persen pada akhir 2009.
Agenda penting dan prioritas di bidang ekonomi nasional telah dijabarkan dalam Program 100 hari yang memiliki tujuan, konsep atau kriteria, serta batasan yang terukur. Tujuan dari program 100 hari adalah: Trust and reputation building sehingga kabinet Indonesia Bersatu II memperoleh dukungan seluruh stakeholders dalam melaksanakan pemerintahan ke depan. Quick wins sebagai landasan prioritas Nasional 5 tahun. Adapun secara rinci program 100 Hari Bidang Perekonomian telah diuraikan kedalam 19 Program Kerja yang diikuti dengan beberapa rencana aksi terkait untuk setiap programnya. Ke-19 Program Kerja tersebut dapat dilihat pada slide berikut, yang dimulai dari Ketersediaan Lahan dan Keterpaduan Tata Ruang hingga Keselamatan Transportasi.
Selanjutnya, untuk menjamin agar seluruh program dan rencana aksi dapat diselesaikan sesuai jadwal dan target waktu yang ditetapkan, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini sudah mulai melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaannya. Secara regular setiap kementerian dan lembaga yang terkait melaporkan perkembangan pelaksanaan program di bidangnya masing masing. Dengan demikian, maka setiap program dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya, sehingga jika terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan, dapat segera dibahas dan dicarikan solusinya. Dari laporan sementara dapat diketahui bahwa sebagian besar program dan rencana aksi tersebut saat ini sudah mulai dikerjakan dan sebagian diantaranya sudah mencapai progress pelaksanaan lebih dari 60%. Dengan demikian kita bisa berharap bahwa seluruh program 100 hari di bidang perekonomian dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Melalui pelaksanaan berbagai program proritas tersebut, maka sejumlah masalah besar yang selama ini menghambat dunia usaha diharapkan dapat teratasi. Dengan demikian, maka iklim usaha menjadi lebih kondusif dan lebih menarik bagi kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Kondisi yang demikian itu dengan sendirinya akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi berkembangnya peluang penanaman modal di Indonesia. Berbagai macam insentif telah diberikan kepada dunia usaha agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi krisis.
Dana stimulus fiskal berupa pemberian keringanan pajak yang meliputi penurunan tarif pajak, peningkatan PTKP, dan pajak yang ditanggung pemerintah (DTP), pemberian subsidi harga produk tertentu, serta tambahan anggaran belanja pada kementerian dan lembaga telah dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah sektor. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan sekaligus menjaga daya beli masyarakat, peningkatan daya saing, dayan tahan usaha dan ekspor. Demikian pula, berbagai insentif lainnya, seperti keringanan pajak bagi para pelaku usaha juga telah diluncurkan. Alhasil, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit pelambanan, namun masih dapat dijaga pada tingkat pertumbuhan yang positif, yaitu diatas 4 persen.
Prioritas kebijakan bidang ekonomi terdiri dari tujuh bidang :
- Pengembangan Infrastruktur Percepatan penyelesaian infrastruktur yang menjadi “sumbatan" bagi perekonomian nasional.
- Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perbaikan produktifitas sektor pertanian.
- Meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan energi bagi kebutuhan nasional.
- Pengembangan kapasitas UMKM di bidang ketrampilan, kelembagaan dan dukungan Pemerintah.
- Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Jasa.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayananan transportasi.
- Mendorong investasi di dalam negeri.
Kebijakan infrastruktur dan UMKM
Dalam bidang infrastruktur:
- Meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan. Seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.
Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah:
- Meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.
Kebijakan Industri dan Perdagangan
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.
- Membangun infrastruktur penunjang industri (energi dan pangan).
- Membangun industri manufaktur berbasis UKM.
- Meningkatkan akses pembiayaan untuk industri manufaktur.
- Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal pada industri pioner dan lokasi tertentu.
- Membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Meningkatkan kemampuan dan kapasistas SDM dan teknologi untuk menunjang industri.
Kebijakan Energi dengan membangun ketahanan energi melalui:
- Diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda;
- Meningkatkan penggunaan renewable energy dan berpartispasi aktif mengurangi emisi karbon secara global;
- Meningkatkan efisisensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi;
- Memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.
- Menjamin keandalan suplai energi listrik secara nasional.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi antara lain:
- Memaksimalkan sektor perbankan dalam negeri, pasar modal agar berkontribusi positif pada sektor riil-dengan ekspansi kredit yang sehat dan stabilitas makro yang terjaga.
- Oleh karena kebutuhan investasi lebih besar daripada tabungan domestik yang tersedia sehingga diperlukan Foreign Direct Investment (FDI) dan agar FDI masuk, maka lingkungan investasi domestik harus menarik, ekonomi biaya tinggi perlu dihilangkan.
- Agar ICOR turun, dan efisiensi penggunaan investasi untuk mencapai target pertumbuhan PDB terpenuhi, maka dilakukan efisiensi dan produktivitas nasional harus ditingkatkan serta memeperbaiki pasar tenaga kerja sehingga iklim investasi lebih kompetitif.
- Insentif fiskal yang diberikan secara selektif sehingga dapat memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan konomi dan penyerapan tenaga kerja.
Dalam Rencana Umum Penanaman Modal telah direncanakan penanaman modal di sektor infrastruktur, pangan dan energi yang didukung sektor manufaktur melalui proses forward and backward linkages. Dengan tujuan utama diversifikasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan. Berbagai macam insentif telah diberikan kepada dunia usaha agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi krisis.
Dana stimulus fiskal berupa pemberian keringanan pajak yang meliputi penurunan tarif pajak, peningkatan PTKP, dan pajak yang ditanggung pemerintah (DTP), pemberian subsidi harga produk tertentu, serta tambahan anggaran belanja pada kementerian dan lembaga telah dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah sektor. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan sekaligus menjaga daya beli masyarakat, peningkatan daya saing, dayan tahan usaha dan ekspor. Demikian pula, berbagai insentif lainnya, seperti keringanan pajak bagi para pelaku usaha juga telah diluncurkan.
Pemerintah berpegang pada prinsip-prinsip pemberian insentif fiskal sebagai berikut:
- Dalam kerangka kebijakan fiskal jangka menengah
- Mendorong peningkatan nilai tambah industri dalam negeri dan manfaat ekonomi yang jelas
- Memiliki dasar hukum yang jelas (termuat dalam UU di bidang fiskal, UU Sektor maupun UU APBN)
- Dimuat dan dihitung dapmpaknya pada APBN
- Sedapat mungkin tidak memberikan insentif fiskal padsa sektor tertentu sehinggga dapat menumbulkan potensi masalah perlakuan tidak adil
- Perlu ada prioritas insentif fiskal yang jelas kepada industri tertentu-sektorn tertentu.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:
- Pemulihan ekonomi global dan stabilitas makro menjadi modal bagi pemulihann sektor riil di Indonesia
- Sinyal pemulihan ekonomi global sudah terlihat dari pembalikan arah beberapa indikator terutama di sektor keuangan.
- Prioritas pembangunan ekonomi difokuskan kepadsa infrastruktur, energi, ketahanan pangan, transportasi, pengembangan UMKM, revitalisasi industri dan jasa
- Pemerintah telah mendesain dan menhakomodasi kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan insentif fiskal bagi dunia usaha dalam batas-batas kemampuan negara.
- Optimis mencapai pertumbuhan yang ditargetkan 5.5% pada tahun 2010.
Keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan rencana aksi pemerintah yang telah uraikan tersebut akan sangat bergantung dari peran aktif dan dukungan seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan bantuan dan dukungan dari seluruhpihak untuk memberikan dukungan bagi keberhasilan rencana kerja pemerintah.
IF WE THINK WE CAN, YES WE CAN. |