www.ekon.go.id
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
 
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id

Menko Perekonomian memberikan arahan di acara Seminar Nasional "Mencari Format Sistem Keamanan Nasional dalam Era Demokrasi dan Globalisasi" di Lemhanas.
...

...

Menko Perekonomian bersama para menteri KIB II saat menerima kunjungan US Secretary of Commerce di kantor Kemenko Perekonomian
...


...

Menko Perekonomian memberi pidato saat rapat gabungan Komisi IV, VI, dan VII DPR RI
...

Menko Perekonomian bersama Anggota II BPK serta para menteri di bidang perekonomian saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI

www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
 
  bahasa   |   english
					
					

Indonesian Innovative products

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini133
mod_vvisit_counterKemarin935
mod_vvisit_counterMinggu Ini3843
mod_vvisit_counterBulan Ini24963
mod_vvisit_counterKeseluruhan289019
   
Program Prioritas 100 hari di Bidang Perekonomian PDF Cetak E-mail
Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, telah menyampaikan program-program aksi yang merupakan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan program yang akan dijalankan selama lima tahun. Dari 45 program aksi itu, telah ditetapkan 15 program yang diantaranya disebut sebagai Program Pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama yaitu:
  1. Pemberantasan mafia hukum.
  2. Melakukan revitalisasi industri pertahanan.
  3. Penanggulangan terorisme.
  4. Mengatasi permasalahan listrik.
  5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan.
  6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula.
  7. Membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang.
  8. Peningkatan infrastruktur.
  9. Meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat.
  10. Mengenai pendanaan, masih harus memobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD.
  11. Menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan.
  12. Melakukan reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat.
  13. Reformasi di bidang pendidikan, dengan menyambungkan atau mencegah mismatch antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja.
  14. Kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam.
  15. Melakukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang.
Dari Program Pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama, maka terdapat 9 program prioritas yang terkait dengan bidang perekonomian. Rencana aksi yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga untuk melaksanakannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan Lahan dan Keterpaduan Tata Ruang
No Rencana Aksi Penanggung Jawab Intansi Terkait
1 Review sinkronisasi kebijakan dan peraturatan perundangan yang terkait dengan tata ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Depdagri
Dephukham
Dephut
Dep PU
Setneg
2 Penyempurnaan standar prosedur operasional pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) Badan Pertanahan Nasional Depdagri
Dephukham
Dephut
Dep PU
Setneg
3 Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online Badan Pertanahan Nasional Depdagri
Dephukham
Dephut
Dep PU
Setneg
4 Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak (LARASITA) Badan Pertanahan Nasional Depdagri
Dephukham
Dephut
Dep PU
Setneg
5 Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan Depdagri
DESDM
Deptan
DKP
Depnakertrans
Dep PU
KemenegLH
KemenegPDT
6 Penyusunan RPP tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan Depdagri
DESDM
Deptan
DKP
Depnakertrans
Dep PU
KemenegLH
KemenegPD

2. Program Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur
No Rencana Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait
1. Perubahan Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Depdagri
Depkeu
DepPU
Dephub
DESDM
KemenegBUMN
2. Perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur Departemen Keuangan DepPU
3. Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mencakup co-financing dan mengakomodasikan tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovasi, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan Kementerian PPN/Bappenas Setkab
4. Penetapan skema co-financing bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan daerah (pencptaan ownership di daerah) serta pemerintah dan swasta/BUMN (Public Private Partnership) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bappenas
Depkeu
DepPU


3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Strategis
No Rencana Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait
1. Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi untuk selesai Departemen Pekerjaan Umum Depkes
2. Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung dan bendungan, serta irigasi secara holistik dan terintegrasi Departemen Pekerjaan Umum Deptan
3. Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km, sebagai bagian dari lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun Departemen Pekerjaan Umum  
4. Pembentukan Tim Penyiapan Prasarana Penghubungan Jawa - Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan Departemen Pekerjaan Umum  
5. Penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air Departemen Pekerjaan Umum  
6. Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun dari sekitar 40% menjadi 80% dalam 100 hari dan melakukan kajian ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami Kementerian Negara Perumahan Rakyat Dep PU
7. Penyelesaian penyedian akses telepon di 32 propinsi mencakup 25.000 desa (desa berdering) Departemen Komuniasi dan Informatika  
8. Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Go Open Source) Departemen Komunikasi dan Informatika  
9. Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dephub
DepPU
kemeneg PDT
10. Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan sistem rantai dingin mulai penyortiran di laut sampai dengan di tempat pemasaran Departemen Kelautan Perikanan Dep PU

4. Program Pengadaaan Lahan bagi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
No Rencana Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait
1. Perubahan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Badan Pertanahan Nasional Depdagri
Dephukham
Deptan
Dephut
Depnakertrans
DESDM
DKP
Setneg
2. Perubahan PP No. 46 Tahun 2002 tentang PNBP bidang Pertanahan   Depdagri
Dephukham
Deptan
Dephut
Depnakertrans
DESDM
DKP
Setneg

5. Program Iklim Investasi Pertanian dan Perikanan
No. Rencana Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait
1. Penyusunan Perpres tentang Pertanian Pangan Skala Luas (Food Estate) Departemen Pertanian Depdag
Depperin
Depkeu
Kemeneg BUMN
2. Pencanangan Food Estate di Merauke Departemen Pertanian Depdagri
3. Pencangan program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan memberikan insentif bagi tumbuhnya industi perdesaan berbasis produk Departemen Pertanian Depperin

6. Program Kesinambungan Swasembada Pangan
No. Rencana Aksi Penanggung Jawab Intansi Terkait
1. Penyusunan cetak biru swasembada pangan tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging sapi Departemen Pertanian Depdag
Depperin
DepPU
Kemeneg BUMN

7. Program Jaminan Pasokan Energi
No. Rencana Aksi Penanggung Jawab Intansi Terkait
1. Pemenuhan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian timur Departemen Energi Sumber Daya Mineral Depkeu
Kemeneg BUMN
2. Perencanaan pasokan gas bumi untuk keperluan domestik Departemen Energi Sumber Daya Mineral Depkeu
Kemeneg BUMN
3. Penerbitan PP dan peraturan menteri ESDM tentang Pasokan Batubara Dalam Negeri (DMO) Departemen Energi Sumber Daya Mineral Depkeu Kemeneg BUMN
Dephukham
Setneg
4. Penerbitan Perres tentang Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW tahap II Departemen Energi Sumber Daya Mineral Depkeu
Kemeneg BUMN
Setkab

8. Program Sistem Harga Energi yang Kompetitif
No. Rencana Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait
1. Penerbitan Perpres tentang Harga Patokan Pembelian Listrik dari Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Depkeu
Depperin
Kemeneg BUMN
Setkab

9. Program Ketahanan Energi
No. Rencana Aksi Penanggung Jawab Intansi Terrkait
1. Perumusan penyelesaian permasalahan PPA (Purchase Power Agreement) di tingkat korporat PT PLN Departemen Energi dan sumber Daya Mineral Depkeu
Depperin
Kemeneg BUMN
Setkab
2. Penuntasan restrukturisasi menyeluruh PLN dan Pertamina Kementerian Negara BUMN Depkeu
3. Pemanfaatan coal bed methane melalui penyusuanan perangkat peraturan sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2001 Departemen ESDM
Departemen Pertanian
Depkeu
Kemeneg BUMN
 


 
   
Perkembangan EKonomi
Kajian Kajian
Siaran Pers Pencapaian Program 100 Hari KIB II
 
Kajian 

Kata Kunci

Jajak Pendapat

Informasi apa yang paling perlu ditambahkan dalam situs ini?
 
 
 
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
 
www.ekon.go.id  
 
 
 
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
   
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id