TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
Pada tanggal 29 Juli 2009, Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW meresmikan Peluncuran Implementasi Tahap Keempat Sistem NSW di Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh para menteri terkait, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Wakil Sekretaris Kabinet, Kepala BPOM dan para pejabat Eselon I yang mewakili Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, serta para Pimpinan Tim Persiapan NSW dan para pelaku usaha pengguna sistem NSW.
Acara peluncuran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka pembangunan dan penerapan sistem NSW di Indonesia dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Kebijakan Ekonomi 2008 – 2009.
Penyelenggaraan peluncuran implementasi tahap keempat ini dilakukan setelah Tim Persiapan NSW melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi tahap pertama, kedua dan ketiga yang hasilnya menyimpulkan bahwa secara teknis penerapan sistem NSW pada tahap pertama sampai dengan ketiga sudah berjalan sesuai rencana.
Implementasi tahap keempat sistem NSW yang diluncurkan pada hari ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Penerapan sistem NSW Impor secara mandatory:
- Dimulainya penerapan sistem NSW-Impor secara mandatory di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sehingga pelayanan kepada seluruh importir dan seluruh PPJK wajib menggunakan sistem NSW
- Penyempurnaan fitur yang mendasarkan pada perubahan/penyempurnaan regulasi, antara lain meliputi pengecualian perijinan, dan pengeluaran sebagian
- Penambahan /pengembangan fitur baru, seperi mobile e-service
- Pemberlakuan Database Lartas Impor yang baru, yang merupakan hasil harmonisasi dari semua GA yang sudah mengoperasikan sistem NSW
b. Penerapan awal sistem NSW-Export
- Penerapan awal sistem NSW ekspor yang dilakukan secara terbatas bagi eksportir tertentu yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 15 perusahaan importir terbesar yang melakukan aktifitas eksport di pelabuhan Tanjung Perak, Suarabaya;
- Otomasi proses penelitian perijinan ekspor
- Penggunaan Database Lartas Ekspor yang baru
- Fitur dan fasilitas untuk mendukung transparansi, seperti tracking document, e-service lartas export
c. Perubahan tata laksana ekspor dan impor yang disesuaikan dengan Peraturan baru Dirjen BC yang baru, antara lain meliputi hal-hal berikut:
- Perubahan Tata Laksana Kepabeanan Impor
- Perubahan Tata Laksana kepabeanan Ekspor
- Pengaturan kewenangan penetapan oleh pejabat BC, terutama terkait dengan masalah keberatan dan banding
d. Penyesuaian prosedur pelayanan dalam sistem NSW dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan Impor (SKP Impor)
- Penyempurnaan Database Lartas Impor sebagai referensi dalam Customs Clearance
- Pemberlakuan Full Paperless System untuk MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas
- Pemberlakuan sistem penjaluran yang baru, menjadi 5 jalur pelayanan, yaitu MITA Prioritas, MITA Non Prioritas, Hijau, Kuning dan Merah
- Pengakuan keabsahan dokumen perijinan dari GA yang dicetak melalui portal INSW
e. Penyesuaian prosedur pelayanan dalam sistem NSW dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan Ekspor (SKP Ekspor) yang baru, antara lain meliputi:
- Penggunaan Database Lartas yang baru
- Penambahan proses validasi dan otomasi penelitian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- Penyempurnaan sistem Perubahan/Update data PEB
- Perubahan konsep output Surat Pemberitahuan Ekspor yang semula dalam bentuk Persetujuan Ekspor (PE) menjadi Nota Pelayanan Ekspor (NPE)
- Otomasi sistem pelayanan konsolidasi ekspor
- Otomasi proses rekonsiliasi data PEB dengan data outward manifest
Bersamaan dengan acara peluncuran ini, Tim Persiapan NSW juga menyelenggarakan Rakernas yang bertujuan mengevaluasi keseluruhan program pembangunan NSW yang sudah dan sedang berjalan serta membahas kesiapan ke depan agar NSW dapat diterapkan secara nasional dan integrasi dengan ASW.
Terdapat hal-hal yang memerlukan komitmen konkrit bagi semua jajaran instansi NSW, adalah: memberikan kepastian usaha bagi pengguna jasa dan sustainability sistem NSW, seperti: adanya SOP, SLA, Hellp Desk, Model Operasi termasuk status kelembagaan, SDM, Fee Structure, dan legal backupnya.
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Persiapan NSW menyebutkan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan implementasi sistem NSW sudah berjalan sesuai target yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
- Dilihat dari aspek teknis maka pelaksanaan penerapan Sistem NSW import di Jakarta dan Semarang sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan di pelabuhan tersebut sudah diterapkan secara penuh bagi seluruh Importir dan PPJK
- Tambahan 3 GA (Depkes, Ditjen Postel dan Bappeten) yang mulai bergabung pada Implementasi Tahap Ketiga, saat ini sudah menerapkan NSW secara online dengan menggunakan Web-Service. Sementara itu, 6 GA lainnya yang direncanakan bergabung dalam tahun 2009 saat ini masih belum siap, sehingga belum diikutsertakan dalam pelaksanaan implementasi tahap keempat sekarang ini.
- Sistem NSW ekspor yang sudah mulai di uji coba sejak awal Juli 2009 di Tanjung Perak dan sudah dapat diterapkan secara terbatas untuk melayani 15 Importir perusahaan terbesar di Surabaya.
- Dari aspek legal, terdapat sejumlah peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian sistem NSW secara nasional dan mandatory, antara lain Ketentuan formal terkait Service Level Arrangement (SLA) dan Standard Operating Procedure (SOP) oleh masing masing GA. Dalam kaitan ini seluruh GA yang bergabung dalam sistem NSW sudah menyiapkan dokumen SLA dan SOP dan sebagian besar sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan pelaksanaan oleh masing masing pejabat yang berwenang.
- Dari aspek kelembagaan, Tim Persiaspan NSW saat ini sedang menyiapkan model kelembagaan yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai model lembaga pengelola sistem NSW yang bersifat permanen ;
- Dari aspek kepuasan pengguna jasa, Tim Persiapan NSW secara reguler (sekali dalam setiap bulan) mengadakan pertemuan dengan para pengguna jasa. Pertemuan reguler tersebut dipandang cukup efektif dalam mengindentifikasi dan menyelesaikan sejumlah permasalahan yang menghambat pengoperasian sistem NSW di lapangan.
- Dari aspek kesiapan SDM, dilaporkan bahwa beberapa GA masih menghadapi masalah terkait keterbatasan kapasitas SDM, baik keterbatasan jumlah maupun qualifikasinya. Masalah ini perlu mendapat prioritas perhatian dan penanganan oleh para pimpinan instansi terkait, terutama dampak mutasi jabatan terhadap keberlanjutan kinerja Tim.
Pada kesempatan peluncuran implementasi tahap keempat tersebut, Tim Persiapan NSW juga mengadakan Rapat Kerja Nasional yang diikuti oleh para menteri dan pimpinan lembaga yang hadir dalam acara peluncuran dan seluruh anggota Tim Persiapan NSW. Tujuan Rakernas tersebut antara lain untuk membahas perkembangan penerapan sistem NSW dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengoperasian NSW serta sekaligus membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan penerapan sistem NSW.
Surabaya, 29 Juli 2009
Tim Persiapan NSW
|
