SIARAN PERS

 EVALUASI EKONOMI 2008 DAN PROSPEK 2009 OLEH PEMERINTAH RI

Jakarta, 5 Januari 2009 – Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan dia cukup optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 dapat mencapai 5%. Hal itu disampaikannya pada pertemuan awal tahun dengan para editor media massa dan pakar ekonomi di kantornya hari ini. Pada pertemuan itu, Menko Sri Mulyani didampingi oleh sejumlah menteri lainnya.

Dalam penjelasannya Menko Sri Mulyani mengatakan: “Sekalipun harus menghadapi dampak krisis keuangan global, perekonomian Indonesia tahun 2009 akan dapat tumbuh dengan 5%. Hal itu berdasarkan evaluasi kinerja perekonomian Indonesia selama 5 tahun terakhir dan realisasi APBN tahun 2008 yang baru saja lewat. Defisit APBN 2008 yang hanya mencapai 0,1% dari PDB, jauh lebih rendah dari rencana semula sebesar 2,1% dari PDB, memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi Pemerintah melaksanakan program-program mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBN 2008 sebesar Rp 51,3 triliun merupakan blessing in disguised di tengah-tengah krisis global saat ini, karena Pemerintah dapat menggunakan sebagian dari jumlah itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah-tengan kelesuan global.”

A.      Pertumbuhan ekonomi 2005-2008 menjadi dasar pertumbuhan tahun 2009

Pada bagian lain dari penjelasannya, Menko Sri Mulyani menjelaskan kemajuan-kemajuan dalam bidang perekonomian yang dapat dilihat dari tiga indikator utama perekonomian:

·         Akselerasi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi sejak krisis moneter tahun 1997/98 (Gambar 1) mengalami percepatan terutama dalam periode 2004-2008. Akselerasi ini didukung pula dengan makin seimbangnya sumber pertumbuhan ekonomi dimana investasi makin penting perannya, sementara konsumsi masyarakat tetap terjaga tinggi tingkat pertumbuhannya (Gambar 2).  Dengan keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi makro (nilai tukar dan inflasi), pendapatan per kapita Indonesia jika diukur dalam mata uang USD, meningkat 1,8 kalipada akhir 2008 dibandingkan akhir 2004 dan melebihi USD 2.000 per kapita pada akhir 2008. 

·         Penurunan Kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas harga pokok telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada periode 2005-2006. Data Susenas terakhir Maret 2008, menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai titik terendah. Penurunan ini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Tabel 1 : Pengurangan Kemiskinan

·         Penurunan tingkat Pengangguran.  Sejak krisis ekonomi 1998 sampai dengan 2005, jumlah penganggur mengalami kenaikan secara nominal dan persentase terhadap angkatan kerja. Namun sejak tahun 2006, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan net employment yang positif, sehingga menghasilkan tingkat pengangguran yang menurun baik secara absolut maupun secara persentase terhadap angkatan kerja. Ekspansi lapangan kerja ini didukung oleh penciptaan lapangan kerja di sektor formal.

TANTANGAN KE DEPAN

Sekalipun demikian, Menko Sri Mulyani menyadari bahwa pencapaian di atas masih berada dibawah harapan masyarakat dan sasaran pemerintah sendiri yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2004-2009.  Tingginya harapan masyarakat tersebut bisa dimengerti karena capaian kinerja ekonomi selama 30 tahun hampir lenyap ditelan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Krisis ekonomi pada 10 tahun silam telah meninggalkan trauma yang cukup dalam, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Walaupun demikian, berbagai kebijakan ekonomi yang tidak populer, seperti kebijakan penyesuaian harga BBM tahun 2005 dan awal tahun 2008 berhasil digulirkan. Kebijakan ini ternyata berhasil menstabilkan dan menggerakkan kembali perekonomian.

Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dekade mendatang mengingat  beberapa hal. Pertama, perubahan dalam teknologi telah menurunkan elastisitas penciptaan lapangan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi. Artinya jika kita ingin menurunkan tingkat pengangguran menuju sekitar 4-5%, maka dalam dekade mendatang sektor non migas Indonesia harus selalu mampu tumbuh di atas 7%. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia dan memaksa banyak negara melakukan reorientasi strategi pembangunan ekonominya. Kedua, Tingkat kemiskinan Indonesia juga masih tergolong tinggi. Sebagian besar keluarga Indonesia masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Laju pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa dekade mendatang akan kita butuhkan bukan hanya untuk mengentaskan kemiskinan absolut (dewasa ini sekitar 6%) namun juga untuk mengurangi penduduk yang tergolong nyaris miskin (near poor) yang jumlahnya hampir separuh rakyat Indonesia. Kelompok rumah tangga yang nyaris miskin ini tergolong rentan terhadap gejolak baik yang sifatnya individual maupun global atau sistemik. Penguatan kelompok ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian domestik dan proses transisi demokrasi mengingat kelompok ini merupakan bagian penting dari kelas menengah. Kita juga perlu mengembalikan kinerja sektor penghasil barang (tradables) yang tertinggal dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir. Pertumbuhan sektor tradables yang cepat, sangat  dibutuhkan untuk membiayai investasi dan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri di masa mendatang.

B.      Prospek tahun 2009

Kondisi ekonomi global yang tertekan dan penuh ketidakpastian menyebabkan prakiraan keadaan ekonomi khususnya dalam jangka pendek menjadi jauh lebih sukar. Namun tabel 2 menunjukkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional dan bank investasi tidak jauh berbeda dengan perkiraan pemerintah terkini yaitu antara 4,5%-5,5% sepanjang tahun 2009.

Tabel 2 : Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan asumsi dan argumentasi di atas serta policy responses yang dilakukan pemerintah sejak pertengahan 2008 dan sepanjang 2009 mendatang, Pemerintah cukup optimis, ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,5%-5,5%dalam tahun 2009 dengan base case 5% dan diharapkan kembali ke kisaran 5,5-6% pada tahun 2010.

Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dapat dilihat pada Tabel 3. Konsumsi domestik dan investasi akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2009. Pemerintah memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi selama semester I/2009 dan bertahap pulih kembali memasuki semester II/2009. Pola pertumbuhan ini sesuai dengan perkiraan siklus global dan pola pengeluaran pemerintah. Untuk Indonesia, tahun 2009 adalah tahun pemilu. Kegiatan kampanye partai akan mencapai puncaknya pada akhir triwulan I dan awal triwulan II. Kegiatan ini kemudian akan diikuti dengan Pemilu Presiden. Siklus pemilu ini akan menambah permintaan dan kegiatan ekonomi. 

Tabel 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi

berdasarkan sisi permintaan 2001-2009 (%/tahun)

Secara sektoral, diprakirakan hanya beberapa sektor saja yang memiliki kandungan ekspor dan ketergantungan impor yang tinggi. Secara teoritis dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang moderat, kebijakan fiskal menjadi efektif.  Beberapa sektor tradable pun diperkirakan akan menurun tetapi tidak sebesar yang dicemaskan banyak pihak. Misalnya batubara. Pesanan untuk perusahaan besar sudah penuh hingga tahun 2011, belum termasuk tambahan yang akan digunakan oleh PLN berkaitan dengan selesainya secara bertahap proyek-proyek listrik 10 ribu MW. Serupa pula dengan industri tekstil dan pakaian jadi, siklus pemilu diperkirakan akan dapat mengkompensasi penurunan permintaan dari pasar global walaupun dengan marjin yang lebih rendah.

Siklus pemilu juga akan menahan penurunan dalam permintaan pada sektor tersier seperti perdagangan, hotel, restoran, transportasi dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut diperkirakan akan melamban pertumbuhannya tetapi tidak stagnan. Dengan demikian diperkirakan dampak pemutusan hubungan kerja akan relatif moderat dibandingkan yang dialami oleh negara lain.

Prospek pertanian tahun 2009 diperkirakan masih akan baik, walaupun akan sedikit di bawah 2008.  Kegiatan usaha pertanian yang lebih mengandalkan pasar domestik seperti tanaman pangan dan peternakan bahkan akan tumbuh lebih tinggi atau sama dengan rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir.  Tanaman pangan diperkirakan akan tumbuh 4,0%-4,5% dan peternakan akan tumbuh 1,7%-2,1%.  Tekanan pertumbuhan akan lebih dirasakan pada sektor perkebunan dan perikanan.

C.      Kebijakan Penanggulangan Dampak Negatif Krisis dan Mempersiapkan Fondasi Jangka Menengah

Berkaitan dengan antisipasi dampak krisis keuangan global, Menko Sri Mulyani menjelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan respon yang cepat bukan hanya untuk meredam dampak krisis global, tetapi juga mempersiapkan fondasi yang lebih kuat untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah. Oleh karena itu kebijakan pemerintah tahun 2008 dan 2009 bukan hanya sekedar mengatasi masalah jangka pendek tetapi juga bertujuan meletakkan dasar-dasar yang lebih kuat dan memperkokoh sendi-sendi perekonomian nasional.

Kebijakan Utama dalam merespon krisis terletak pada elemen-elemen penting yaitu memperkuat ketahanan sektor finansial dan stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

SEKTOR FINANSIAL

Untuk meningkatkan daya tahan sektor finansial menghadapi krisis global, maka menyusul serangkaian langkah yang telah dilaksanakan pada tahun 2008, Pemerintah akan terus memprioritaskan upaya menjaga stabilitas keuangan disamping melanjutkan kebijakan reformasi sektor keuangan. Langkah memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan akan dituntaskan antara lain dengan:

·         Menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dengan  ditolaknya Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) oleh DPR;

·         Menyelesaikan penyusunan Protokol Manajemen Krisis Keuangan dan memulai penerapannya.

Sementara itu reformasi sektor keuangan akan terus didorong antara lain melalui  :

·         Peningkatan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi

·         Penguatan perusahaan modal ventura

·         Penguatan pengawasan dana pensiun dan perusahaan pembiayaan

·         Pengembangan perusahaan penjaminan kredit termasuk penjaminan untuk Usaha Kecil Menengah

·         Pengembangan perdagangan produk syariah di pasar modal

STIMULUS FISKAL UNTUK PERTUMBUHAN

Untuk mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan, maka APBN 2009 direncanakan dengan fokus menciptakan stimulus fiskal yang terarah pada pembangunan infrastruktur, pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) serta penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

Stimulus pajak juga akan diberikan untuk pangan, pertanian, dan industri manufaktur antara lain dalam bentuk pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana yang dijual di dalam negeri, untuk bahan bakar nabati non-subsidi, untuk bahan baku rotan industri mebel, bahan baku crumb-rubber untuk industri hilir terutama ban kendaraan, dan bagi bahan baku pakan perikanan budidaya, industri elektronika, peralatan dan mesin-mesin, otomotif, komponen kapal dan pesawat udara, garmen.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL

Pengalaman berbagai negara dan landasan teoretis yang ada memperlihatkan pentingnya pemerintah tetap membangun infrastruktur di tengah perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu kementerian dan lembaga yang menangani infrastruktur diharapkan dapat melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi imbas perlambatan ekonomi global pada tahun 2009. Beberapa langkah yang akan diambil untuk proyek-proyek pemerintah diantaranya adalah (1) mempercepat proses pelelangan anggaran 2009 melalui misalnya memulai pengumuman pelelangan pada akhir tahun 2008, dan (2) mempercepat proses pencairan anggaran proyek sehingga para pelaku pasar dapat lebih leluasa dalam mengelola arus kasnya; (3) mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang bersumberkan dana pinjaman luar negeri.

Untuk memperbesar efek penciptaan tenaga kerja, maka pada tahun 2009 pemerintah telah memprogramkan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur senilai tidak kurang dari Rp 72 Triliun di berbagai kementerian dan lembaga sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Demikian pula peranan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan produk dalam negeri. Dalam kaitan dengan hal tersebut, perlu direncanakan pembangunan infrastruktur yang mampu untuk menyerap tenaga kerja yang banyak (pola padat karya) yang tentunya tanpa mengorbankan kualitasnya. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan di lapangan agar kualitas pembangunannya akan tetap terjaga. Demikian pula untuk mendorong industri dalam negeri, maka pemanfaatan teknologi lokal dan bahan baku yang berasal dari dalam negeri perlu digalakkan.

Pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru, hampir selalu memerlukan pengadaan tanah. Pada saat ini pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur mengalami banyak hambatan. Walaupun pemerintah telah mempunyai perangkat hukum yang relatif lengkap dan telah direvisi beberapa kali untuk mengakomodir prinsip-prinsip keadilan dan menjaga hak setiap warga negara, namun demikian masih ditemukan banyak kendala. Kendala utama yang masih belum ditemukan mekanisme penyelesaian yang efisien dan efektif adalah pada saat tidak terjadinya kesepakatan harga antara pemerintah dengan pemililk tanah. Untuk mengatasi permasalahan harga tanah yang berfluktuasi, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 4,89 Triliun sehingga diharapkan pembangunan jalan tol di pulau Jawa dapat segera terealisasikan. Demikian pula pemerintah telah menyediakan dana bergulir untuk pertanahan (Land Fund) yang dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk membebaskan tanah.   

Di dalam upaya untuk mendorong dan mempercepat pembangunan infrastruktur baik yang didanai melalui APBN maupun yang dikerjasamakan dengan pemerintah, maka berbagai strategi akan ditempuh oleh pemerintah diantaranya mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah yang saat ini sering menjadi momok atas keterlambatan pembangunan infrastruktur terutama di sektor transportasi. Dalam kaitan dengan hal tersebut, berbagai instansi terkait akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam tataran operasional sehingga peraturan yang telah ada selama ini dapat dilakukan secara efisien dan konsisten.

Untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan efisien, efektif, akuntabel, dan transparan harus dimulai dari proses pengadaan yang telah diatur prosedurnya. Pemerintah akan memperluas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang infrastruktu dengan penggunaan Teknologi Informasi, yang dikenal dengan isitlah E-Procurement.

Berdasarkan APBN 2009, dana transfer pemerintah Pusat ke Daerah cukup besar baik yang berupa DAK senilai Rp 24.819 Triliun dan Dana Otonomi Khusus senilai Rp 8.856 Triliun. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur. Untuk menjaga agar pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan sasarannya, maka pemerintah akan menyiapkan mekanisme pengendalian terhadap pemanfaatan dana transfer tersebut agar sejalan dengan program pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

D.      Proses perumusan kebijakan

Menko Sri Mulyani menjelaskan bahwa selain berbagai program dan alokasi anggaran yang sudah memperoleh persetujuan DPR-RI melalui Undang-undang APBN 2009 seperti yang dijelaskan di atas, maka Pemerintah masih akan memfinalkan program dan alokasi anggaran memanfaatkan sebagian SILPA APBN 2008. Hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai stakeholders terkait dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang dilaksanakan akan tepat arah dan efektif.

===***===