Menko Perekonomian saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional di Palembang, didampingi Gubernur Sumsel dan Dirut PLN serta beberapa Direksi Perusahaan. ...
Menko Perekonomian bersama dengan jajaran menteri ekonomi KIB II saat meninjau pelabuhan di Batam ...
Menko Perekonomian membuka Rakernas Kementerian Kelautan dan Perikanan, didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Bappenas ...
Menko Perekonomian menyaksikan dan menandatangani MoU pembiayaan kredit antara Perbankan dengan UKM
...
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menerima Penghargaan Terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.
Menko Perekonomian saat memberi pengarahan pada Rakernas Badan Pertahanan Nasional tahun 2010 ...
STUDI DAMPAK PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Deputi V Menko Perekonomian)
Pembangunan perumahan diyakini mempunyai konstribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, pembangunan perumahan di suatu wilayah akan senantiasa diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, transportasi, pendidikan, peribadatan, penerangan, air bersih, telekomunikasi, perbankan, dan perbelanjaan yang akan menggerakkan perekonomian.
Penerapan Sistem Informasi Geografis Untuk Analisis Infrastruktur Perkotaan Perumahan-Permukiman di Kota-kota P. Jawa
Perkembangan wilayah kota di Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir ini menunjukkan terjadinya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan.Kecenderungan ini masih akan terus terjadi jika melihat dari tingginya laju urbanisasi yang ditandai dengan terus terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di perkotaan.Hal ini tentu saja berdampak sangat luas pada upaya perencanaan, pembangunan, pengelolaan infrastruktur perkotaan dan perumahan-permukiman
Studi Kebijakan Pengendalian Banjir dan Kekeringan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air (catchment area) dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatan kapasitas dan realibilitas pasokan air serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Pengelolaan sumberdaya air perlu dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan air secara tepat waktu, ruang, jumlah, dan mutu secara berkesinambungan. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya air, permasalahan yang sering muncul saat ini adalah terjadinya kelebihan air pada musim hujan yang berakibat terjadinya banjir, dan kekurangan air (kekeringan) dimusim kemarau yang keduanya mengakibatkan terganggunya keberlangsungan kehidupan serta s ecara
lebih luas pada kegiatan perekonomian.
Perdagangan bebas seringkali di konotasikan dengan bentuk negatif yang dapat berdampak merugikan terhadap kehidupan perekonomian sebuah negara, namun juga dianggap dapat menjadi mesin pertumbuhan karena dapat merangsang negara tersebut
untuk melakukan spesialisasi pada aktivitas dimana negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif.
Globalisasi ekonomi adalah ekonomi yang menyatu, saling terkait dan terintegrasi dalam tataran global. Hal ini terjadi didorong terutama oleh perkembangan transportasi dan travel, informasi dan telekomunikasi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan yang tidak kalah penting peranannya adalah adanya proses migrasi, perpindahan orang antar negara.
Kawasan perekonomian bebas menjadi dambaan dunia untuk masa depan dengan kriteria bebas pajak, bebas intervensi pemerintah dan perekonomian; kebijakan moneter, arus modal dan intervensi asing, hak milik dan kegiatan pasar informal Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) adalah suatu kawasan geografis yang diatasnya diterapkan hukum ekonomi yang lebih bebas dibandingkan hukum ekonomi yang berlaku dimana kawasan tersebut berada.
