Jakarta , 25 Mei 2010 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, M. Hatta Rajasa,  menerima kunjungan kerja Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gary Locke di Jakarta. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk  menjajaki kemungkinan kerja sama perdagangan dan investasi, terutama dalam pengembangan  di sektor energi terbarukan  terkait clean energy  yang menggunakan teknologi  ramah lingkungan.  Sekitar 40 pengusaha besar Amerika Serikat   hadir dalam kunjungan tersebut didominasi pengusaha yang  bergerak di sektor energi.  Beberapa menteri dari Pemerintah Indonesia memaparkan  peluang-peluang investasi Indonesia terutama di sektor energi ke depannya yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM,   Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Kepala BKPM, dan Direktur Utama PLN.  Pada pertemuan tersebut para pengusaha Amerika Serikat menyatakan minatnya untuk mengembangkan investasi di sektor energi antara lain pengembangan dan pembuatan turbin skala kecil atau pembangkit listrik skala kecil yang dapat mendukung kelistrikan di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Program Desa Mandiri Energi (DME) telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 20 Pebruari 2007 di Desa Tanjunghardjo, Kecamatan Ngaringan, Grobogan Jawa Tengah. Program DME dikembangkan dalam rangka pengembangan energy dikawasan pedesaan, dimana masih terdapat sekitar 80.000 desa, dimana 45% masuk kategori tertinggal dan sekitar 6.500 desa diantaranya belum mendapakan energy listrik .

DME menjadi entry point dalam pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemenuhan kebutuhan energy sendiri guna meningkatkan produktivitas, menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan tujuan khusus pengembangan DME adalah untuk mengurangi penggunaan BBM baik untuk rumah tangga maupun  keperluan energy di industry kecil dan komersial.  Program DME didukung oleh kebijakan yang cukup kuat yaitu Perpres No. 5 Tahun 2006 dan Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain.

Pada tanggal 23 April 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.  Latar belakang dari penyusunan perpres ini adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam ekstraktif serta meningkatkan daya saing iklim investasi di bidang industri ekstraktif melalui prinsip transparansi yang meliputi : keterlibatan pemangku kepentingan; keterbukaan, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Yang dimaksud dengan industri ekstraktif pada perpres ini adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan transparansi ini dibentuk Tim Transparansi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim Transparansi ini terdiri dari : Tim Pengarah yang terdiri dari : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Prof. Emil Salim.

Jakarta, 15 April 2010 - Asia Pacific Ministerial Conference (APMC) on Public Private Partnership for Infrastructure Development 2010, yang dirangkaikan dengan kegiatan pameran dan konferensi Infrastructure Asia 2010 di JI-Expo, Kemayoran  - Jakarta, secara resmi telah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bambang Susilo Yudhoyono.

Tujuan umum dari konferensi  untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang lebih baik melalui kerjasama pemerintah dengan swasta di seluruh wilayah Asia Pasifik, termasuk juga di Indonesia. Hasil-hasil konferensi kami harapkan dapat memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di Asia Pasifik. 
 
Dalam kesempatan tersebut  Presiden menyambut gembira rencana Deklarasi Jakarta, sebagai bukti kongkret hasil capaian konferensi ini yang  merupakan sebuah skim atau bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta di negara-negara Asia Pasifik. Deklarasi ini diharapkan benar-benar dapat menyukseskan pembangunan, sekaligus memberikan manfaat bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia Pasifik. Presiden  juga menyambut baik penyelenggaraan pameran dan konferensi Infrastructure Asia 2010 dengan tema yang diangkat pada acara itu, yakni "Menyingkirkan rintangan-rintangan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam pembangunan infrastruktur (Breaking down the barriers to public private partnership in infrastructure development)".