Jakarta, 03 Maret 2009 - Peningkatan kebutuhan minyak goreng untuk konsumsi masyarakat Indonesia semakin besar diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 5 juta ton per tahun. Meningkatnya permintaan minyak goreng adalah adanya perkembangan variasi produk makanan yang memanfaatkan minyak goreng.

Produk makanan tradisional Indonesia sebagian besar menggunakan minyak goreng. Oleh sebab itu dalam rangka untuk mengurangi kekurangan zat gizi masyarakat baik makro maupun mikro, maka perlu adanya kebijakan yang tepat untuk memenuhi zat gizi tersebut. Salah satu kebijakan yang ditempuh melalui memasukan vitamin ke dalam minyak goreng.

Pada saat ini di Indonesia masih dinyatakan masyarakatnya masih kekurangan vitamin A, khususnya banyak terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun yang sangat mempengaruhi ketahanan tubuh. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 25 – 30 % kematian bayi dan balita disebabkan kekurangan vitamin A. Sedangkan di Indonesia sekitar 14,6% anak di atas usia 1 tahun mengalami kekurangan vitamin A dan berdampak pada penglihatan. Fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng merupakan salah satu cara efektif untuk menyediakan vitamin A bagi anak-anak dan balita, termasuk masyarakat, mengingat sekitar 70% masyarakat Indonesia setiap harinya mengkonsumsi minyak goreng.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 5 November 2007, program penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat respon positif dari masyarakat. Penyaluran KUR mengalami kenaikan sekitar 9,5 (sembilan koma lima) kali lipat selama tahun 2008 dari Rp. 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus milyar rupiah) pada Januari 2008 menjadi Rp. 12.900.000.000.000,- (dua belas triliun sembilan ratus milyar rupiah) pada Januari 2009, yang kemudian melambat dan mencapai Rp. 17.200.000.000.000,- (tujuh belas triliun dua ratus milyar rupiah) pada akhir Desember 2009. Sebaran realisasi KUR menurut sektor menunjukkan peran sektor perdagangan mencapai 70% (tujuh puluh persen), sementara sektor pertanian 15% (lima belas persen), sektor jasa lain-lain 7% (tujuh persen), dan sektor lainnya 8% (delapan persen).

Berdasarkan penetapan pemenang pelelangan dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 0001, 0002, 0017 Nomor : PEN-11/PPK/SET.M.EKON/INTERNET/01/2010 tanggal 1 Pebruari 2010,maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini mengumumkan ... (selengkapnya klik di sini)