www.ekon.go.id
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
 
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id

...


...

Menko Perekonomian memberi pidato saat rapat gabungan Komisi IV, VI, dan VII DPR RI
...

Menko Perekonomian memberikan arahan di acara Seminar Nasional "Mencari Format Sistem Keamanan Nasional dalam Era Demokrasi dan Globalisasi" di Lemhanas.
...

Menko Perekonomian bersama para menteri KIB II saat menerima kunjungan US Secretary of Commerce di kantor Kemenko Perekonomian
...

Menko Perekonomian bersama Anggota II BPK serta para menteri di bidang perekonomian saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI

www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
 
  bahasa   |   english
					
					

Indonesian Innovative products

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini133
mod_vvisit_counterKemarin935
mod_vvisit_counterMinggu Ini3843
mod_vvisit_counterBulan Ini24963
mod_vvisit_counterKeseluruhan289019
   
Declaration of Sustaining Growth, Connecting the Region

THE 17th APEC ECONOMIC LEADERS' MEETING
Singapore
14 - 15 November 2009

SUSTAINING GROWTH, CONNECTING THE REGION

We, the Leaders of APEC, gathered in Singapore and marked twenty years of cooperation in promoting economic growth and prosperity for our people. In line with new trends and emerging challenges, our agenda has grown in breadth, depth, and complexity. But our common goal remains the same – to support growth and prosperity in the Asia-Pacific region, through free and open trade and investment, as embedded in the Bogor Goals.

A year ago, as the world descended into an economic crisis unprecedented in severity since the Great Depression, we resolved that we would aim to overcome the crisis within eighteen months. Today, our robust policy responses have helped to set the stage for recovery. But economic recovery is not yet on a solid footing. Our commitments to reject protectionism and keep our markets open and free have enabled trade to be part of the solution rather than the problem. We will maintain our economic stimulus policies until a durable economic recovery has clearly taken hold.

We will work together to strengthen the momentum towards strong, sustainable and balanced global economic growth, as set out at the recent G-20 Summit in Pittsburgh.

Looking beyond supporting the recovery, we recognise the necessity to develop a new growth paradigm for the changed post-crisis landscape, and an expanded trade and investment agenda that will strengthen regional economic integration (REI) in the Asia-Pacific region. We cannot go back to “growth as usual”. We will put in place next year a comprehensive long-term growth strategy that supports more balanced growth within and across economies, achieves greater inclusiveness in our societies, sustains our environment, and which seeks to raise our growth potential through innovation and a knowledge-based economy.
Selengkapnya...
 
Program Prioritas 100 hari di Bidang Perekonomian
Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, telah menyampaikan program-program aksi yang merupakan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan program yang akan dijalankan selama lima tahun. Dari 45 program aksi itu, telah ditetapkan 15 program yang diantaranya disebut sebagai Program Pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama yaitu:
  1. Pemberantasan mafia hukum.
  2. Melakukan revitalisasi industri pertahanan.
  3. Penanggulangan terorisme.
  4. Mengatasi permasalahan listrik.
  5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan.
  6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula.
  7. Membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang.
  8. Peningkatan infrastruktur.
  9. Meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat.
  10. Mengenai pendanaan, masih harus memobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD.
  11. Menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan.
  12. Melakukan reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat.
  13. Reformasi di bidang pendidikan, dengan menyambungkan atau mencegah mismatch antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja.
  14. Kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam.
  15. Melakukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang.
Selengkapnya...
 
Pengumuman Pendaftaran PI-UMKM Tahun Anggaran 2010

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN PROGRAM INSENTIF
PUSAT INOVASI-USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH (PI-UMKM)
TAHUN ANGGARAN - 2010

Sekretariat Pelaksana, Gedung BPPT II, Lantai 13, Jln. M.H Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 3169473/ Fax (021) 3169472 , email : Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya


Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Pengembangan Perekonomian maka  dibentuklah  Pusat Inovasi UMKM (PI-UMKM) melalui SK Menko KEP-47/M.EKON/07/2008 dalam rangka meningkatkan sinergi pengembangan UMKM inovatif.
PI-UMKM bertujuan mengembangkan UMKM inovatif dalam berbagai program / kegiatan, salah satu diantaranya adalah melalui penunjukkan Lembaga Intermediasi (LI).  Untuk itu, PI-UMKM membuka kesempatan bagi seluruh pihak  untuk mengikuti Program Insentif penguatan UMKM inovatif yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010.
Selengkapnya...
 
Beberapa Isu dan Rekomendasi di Bidang Ekonomian pada National Summit 2009
Jakarta, 29 Oktober 2009 - Pertemuan National Summit 2009 yang telah dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertujuan untuk melakukan dialog dan pembahasan dengan seluruh para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) di Indonesia tentang berbagai hambatan kegiatan usaha seperti ketidakharmonisan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Masukan-masukan yang didapat ini akan langsung pemerintah respon dengan cepat dan mencari jalan keluar dari segala permasalahan tersebut.
 
Pada hari pertama yang membahas permasalahan-permasalahan pada bidang ekonomi telah dapat diinventarisir sebagai berikut:

I. Di bidang infrastruktur isu-isu yang mengemuka adalah:
  1. Pengadaan Tanah;
  2. Skema Public Private Partnership (PPP);
  3. Alternatif Pembiayaan Infrastruktur;
  4. Revitalisasi Peran Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
  5. Peraturan yang tidak sinkron;
  6. Pembangunan Infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah;
  7. Penggunaan lahan yang berada di hutan lindung untuk pembangunan infrastruktur/ perkebunan.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
  • Landasan hukum/ Peraturan yang lebih kuat dengan merevisi UU no.20/1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya;
  • Peninjauan kembali/revisi UU 5/1960 tentang Agraria;
  • Perubahan regulasi (al. Perpres 67/2005) untuk menciptakan iklim investasi infrastruktur yang lebih kondusif;
  • PPP diatur dengan memahami kondisi investasi infrastruktur yang layak secara financial, layak secara ekonomi tetapi tidak layak financial, dan tidak layak ekonomi dan tidak layak finansial;
  • Adanya alternative pembiayaan yang khusus untuk infrastruktur: dalam jumlah besar, berjangka panjang dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan infrastruktur;
  • Review/ sinkronisasi kebijakan/ UU yang ada terkait Tata Ruang dan Kehutanan;
  • Sinkroinisasi pengembangan infrastruktur dan penataan kawasan.
Selengkapnya...
 
Rencana Pelaksanaan National Summit 2009
Tema: Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis

Jakarta, 28 Oktober 2009 - Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan melantiknya pada tanggal 22 Oktober 2009, maka bagian dari tugas utama yang harus segera diselesaikan adalah menyiapkan program kerja ke depan. Program kerja tersebut sebagaimana biasa akan dicanangkan dan diumumkan oleh pemerintah sebagai prioritas kerja Kabinet yanag akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, termasuk program kerja 100 hari.

Namun, sebelum menetapkan program yang akan disampaikan kepada publik, Presiden menghendaki agar dilakukan dialog dan pembahasan dengan seluruh para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa ini. Melalui pembahasan ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh saran dan masukan yang lebih konkrit untuk memantapkan program kerja yang akan ditempuh pemerintah. Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan Wakil Presiden untuk membentuk Kepanitiaan dan Steering Committee serta melibatkan KADIN Indonesia dalam National Summit yang akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk membahas dan memantapkan program kerja yang akan dicanangkan, tidak saja mencakup bidang ekonomi, tetapi juga kesejahteraan rakyat  dan politik hukum dan hak asasi manusia, yang kesemuanya terkait dengan dunia usaha nasional.
 
Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 31 - 45 dari 76
   
Perkembangan EKonomi
Kajian Kajian
Siaran Pers Pencapaian Program 100 Hari KIB II
 
Kajian 

Kata Kunci

Jajak Pendapat

Informasi apa yang paling perlu ditambahkan dalam situs ini?
 
 
 
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
 
www.ekon.go.id  
 
 
 
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id
   
www.ekon.go.id www.ekon.go.id www.ekon.go.id