R E S U M E
MINYAK BUMI
Minyak bisa tembus US$ 100/barel
Meski kemarin harganya tertekan, minyak mentah diperkirakan masih bisa menembus US$ 100 per barel pada bulan ini seiring dengan membaiknya ekonomi Jepang, permintaaan dari negara berkembang, dan menjelang musim dingin. Analis Senior Harvest International Futures Ibrahim meyakini koreksi harga kemarin tidak akan lama karena secara fundamen permintaan pada akhir tahun akan naik. Selain itu, konsumsi minyak yang tinggi dari negara-negara berkembang akan menahan penurunan. Secara teknis dan fundamen harga minyak masih bisa di atas US$ 100 per barel bulan ini, kata Ibrahim kepada Bisnis kemarin. (Bisnis Indonesia, h. m8 – 17/11)/rt.
Shell & Mitsubishi raih blok migas Irak
Royal Dutch Shell Plc dan Mitsubishi Corp akhirnya meraih pengelolaan tiga lapangan migas di selatan Irak dengan nilai kontrak mencapai US$ 17 miliar. Dalam rangka itu, kedua perusahaan itu membentuk perusahaan patungan dengan mayoritas saham dimiliki Pemerintah Irak sebesar 51%. Selain Pemerintah Irak, menurut juru bicara Pemerintah Irak Ali Al-Dabbagh kemarin, saham perusahaan patungan bernama South Gas Co itu juga dimiliki Shell sebesar 44%, sedangkan sisa saham lainnya dimiliki Mitsubishi. Kontrak kepemilikan saham berlangsung selama 25 tahun. (Bisnis Indonesia, h. 8 – 17/11)/rt.
Jepang perlu US$ 3 miliar per bulan danai pembelian energi
Jepang diperkirakan memerlukan dana US$ 3 miliar per bulan utuk pembelian tambahan minyak dan gas pada 2012 bila pembangkit listrik berbasis nuklir masih belum beroperasi. Menurut Direktur Eksekutif International Energy Agency Maria van der Hoeven kemarin, keperluan dana untuk pengadaan bahan bakar, baik minyak maupun gas, untuk membangkitkan pembangkitnya. Pada Oktober, sebanyak 10 perusahaan pembangkit listrik regional di Jepang telah melakukan impor liquefied natural gas (LNG) 3,89 juta, lebih banyak 20,1% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu seiring dengan rendahnya operasi sejumlah pembangkit berbasis tenaga nuklir. (Bisnis Indonesia, h. 8 – 17/11)/rt.
Gresik Migas tetap tuntut PI di West Madura
PT Gresik Migas – BUMD Kabupaten Gresik – meminta pemerintah pusat segera merealisasikan janjinya untuk menyertakan daerah dalam pengelolaan blok minyak dan gas West Madura Offshore. Dirut Gresik Migas Bukhori mengemukakan BUMD itu dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) telah membahas soal participating interest (PI) BUMD itu di West Madura Offshore (WMO) beberapa waktu lalu. Janjinya dulu setelah bulan puasa, kami diajak kembali untuk membicarakan kelanjutan soal masalah PI di WMO. Persoalan PI itu harus segera diputuskan, ujarnya kepada Bisnis, kemarin. (Bisnis Indonesia, h. 8 – 17/11)/rt.
Sengketa migas di Laut China Selatan
China tetap akan mempertahankan pendiriannya, berkaitan dengan klaimnya terhadap sengketa di Laut China Selatan yang memiliki potensi minyak dan gas yang luar biasa, menghadapi dua pertemuan puncak yang akan diadakan di Indonesia mulai hari ini. Unclos: United Nations Convention on the Law of the Sea – Kesepakatan 1982 yang menyebutkan setiap negara untuk mengggunakan garis batas untuk menunjukkan garis maritim sebuah negara, seperti zone ekonomi eksklusif (ZEE). (Bisnis Indonesia, h. 8 – 17/11)/rt.
BP Migas Putus Tiga Kontrak Migas
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tahun ini telah memutus tiga kontrak wilayah kerja minyak dan gas (migas) karena tidak ditemukan kandungan migas. Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan, kontraktor pengelola ketiga wilayah kerja ini telah melaksanakan komitmen eksplorasi sesuai janji tertera dalam kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC). Mereka telah melakukan pengeboran dan survei namun tidak menemukan cadangan migas. Ketiga wilayah kerja itu adalah blok Bawean di Jawa Timur yang dikelola oleh Husky Oil East Bawean, Blok Asmat di Papua milik Indonesia Papua Petroleum (Inparol), dan Blok Yapen di lepas pantai barat Papua yang dioperatori Nation Petroleum. (Investor Daily, h. 9 – 17/11)/rt.
Blok Migas Bekas untuk Perusahaan Nasional
Pemerintah memberi angin surga dengan menjanjikan perusahaan nasional mendapat prioritas pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) yang akan habis masa kontrak (expired). Blok migas bekas eksplorasi seperti itu dianggap minim risiko sehingga perusahaan migas nasional seharusnya mampu menjadi pengelola blok tersebut. Dengan cara ini perusahaan nasional semakin ahli menjadi operator eksplorasi migas, ujar Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, di Jakarta kemarin. (Media Indonesia, h. 14 – 17/11)/rt.
Semua Sumur Telah Berizin
BP Migas memastikan semua sumur tambang minyak dan gas bumi milik Petro China International Jabung Barat, Provinsi Jambi, telah memiliki izin. Namun, perusahaan tetap mengecek ke lokasi yang disinyalir pemerintah daerah setempat sebagai sumur tak berizin. Semua sumur yang dibuka Petro China telah melalui perizinan BP Migas, ujar Gde Pradnyana, Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, saat dihubungi Rabu (16/11). Dia menjelaskan, sebelum membuka sumur tambang, setiap perusahaan terlebih dahulu mengajukan rencana kerja dan anggaran. Perusahaan juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk setiap pembukaan sumur, perusahaan memerlukan investasi miliaran rupiah. Karena itu, jika aktivitas mereka dihentikan karena ada temuan sumur ilegal, perusahaan akan merugi lebih besar. Kredibilitasnya akan hancur, tuturnya. (Kompas, h. 22 – 17/11)/rt.
R E S U M E
GAS BUMI
East Natuna butuh insentif
Pertamina mengharapkan pemerintah segera menyetujui usulan komersialisasi pengembangan Blok East Natuna di Kepulauan Riau, sehingga kontrak bagi hasil blok gas itu bis ditandatangani tahun ini. Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan pengembangan blok gas yang diperkirakan memiliki cadangan 46 triliun kaki kubik (TCF) itu hanya bisa dilakukan bila memnuhi kaidah-kaidan keekonomiannya, terutama menyakngkut kebijakan fiskal. “Ini [pengembangan blok East Ntuna] sama saja seperti membangun kilang. Jadi kalau mau bikin kilang, ya harus agak dilonggarkan kebijakan fiskalnya, Saya mengharapkan tahun ini sudah bisa tanda tangan [PSC],” ujarnya kemarin. (Bisnis Indonesia h. 8, 17/11). /ma.
Pengembangan East Natuna Terganjal Insentif
Penandatanganan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) Blok East Natuna hingga saat ini masih belum terlaksana. Pasalnya, pemerintah dan konsorsium PT. Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie, dan Petronas Carigali masih tarik ulur soal pemberian insentif. Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan, pengembangan lapangan yang terletak diKepulauan Riau ini memang sulit. Pasalnya, East Natuna memiliki kandungan karbon dioksida yang cukup tinggi, yaitu hingga 70%. Akibatnya, dari cadangan gas sekitar 200 trilun kaki kubik hanya bisa diproduksi 45 triliun kaki kubik. (Investor Daily h. 9, 17/11). /ma.
Ketidakpastian pasok gas ancam industri di Jatim
Industri di Jawa Timur dihantui ketidakpastian pasokan gas menyusul rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk menghentikan aliran bakar itu pada 20 November-15 Desember 2011 guna perbaikan anjungan Maleo. Sebanyak 11 produsen keramik di provinsi itu terancam berhenti produksi karena PGN dan Santos Indonesia selaku pengelola ladang gas Maleo tidak memberikan alternative pasokan. Permintaan agar PGN dan Santos menyediakan pasokan compressed natural gas (CNG) sebagai kompensasi juga belum ditanggapi. “Kami punya hak menuntut sebagai konsumen. Boleh berhenti selama 10 hari, tetapi tolong ganti dengan CNG, tidak seluruh kebutuhan cukup setengahnya saja,” kata ketua Umum Asosiasi Aneka Industri keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya kemarin. (Bisnis Indonesia h. 1, 17/11), /ma. Berita terkait: Perbaikan Blok Santos, Industri Kelimpungan (Kompas h. 20, 17/11). /ma.
Harga Pengaruhi Pasokan Gas
Bagus tidaknya harga gas yang ditawarkan sangat menentukan adanya pasokan gas. Jika harga bagus, pasokan gas akan tercukupi. Pasalnya, investasi/pengembangan yang dilakukan investor akan terus berjalan. “Sebaliknya, bila harga murah, pasokan akan berkurang. Sebab investor enggan mengembangkannya. Harga gas tidak mesti tinggi , tapi sebaiknya harga gas berada dalam level yang wajar (ekonomis),” kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo. (Investor Daily h. 9, 17/11). /ma.
R E S U M E
ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
Proyek pembangkit Bakrie terganjal PPA
Pembangunan tiga proyek pembangkit listrik milik Grup Bakrie – PT Bakrie Power – berkapasitas 1.515 MW masih terganjal belum adanya kesepakatan harga jual listrik dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dirut Bakrie Power Ali Herman Ibrahim mengatakan sebetulnya perseroan sudah melakukan berbagai persiapan untuk pembangunan ketigaa pembangkit tersebut, termasuk masalah pembebasan lahan. “Pembahasan PPA tersebut memang masih berlangsung, tetapi kami masih terus mengejarnya. Mudah-mudahan, akhir tahun atau paling lambat awal tahun depan, PPA (power purchase agreement) bisa segera ditandatangani sehingga proyek bisa jalan,” ujarnya kemarin. (Bisnis Indonesia h. 8, 17/11). /ma.
PLN Tawarkan Obligasi Global Rp18 Triliun
PT PLN (Persero) menawarkan obligasi jangka menengah global atau global medium term notes (GMTN) bernilai US$2 miliar (Rp 18 triliun). Penawaran obligasi ini akan memberikan fleksibilitas bagi PLN untuk mengakses pasar utang internasional guna mendanai berbagai keperluan pembiayaan dan belanja modal. Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengungkapkan, untuk tahap pertama, perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar US$1 miliar (Rp 9 triliun). Dengan jangka waktu 10 tahun dan telah mendapatkan peringkat Ba 1 dari Moody’s, BB Standard & Poor’s serta BB+ dari Fitch Ratings, pihaknya menawarkan kupon sebesar 5,5% bagi obligasi tersebut. (Media Indonesia h. 15, 17/11). /ma.
R E S U M E
PERTAMBANGAN UMUM
Logam dasar turun, imbas krisis Eropa
Harga tembaga kemarin tenggelam pada hari kedua karena lonjakan imbal hasil obligasi Italia memicu spekulasi Eropa mungkin gagal untuk mengatasi krisis utang, melemahkan permintaan untuk komoditaas. Harga kontrak 3 bulan di London Metal Exchange turun 1,3% menjadi US$ 7.588,75 per ton pada pukul 16.09 di Tokyo. Penurunan itu memangkas keuntungan 1,8% yang dicapai sehari sebelumnya. Harga kontrak pengiriman Maret mundur 1,7% menjadi US$ 3,462 per pound di Comex di New York. (Bisnis Indonesia, h. m8 – 17/11)/rt.
Penembakan Terjadi Lagi di Kawasan Freeport
Mobil patroli RP 29 yang dikemudikan Medi Pungus dan ditumpangi lima anggota Brimob serta sebuah truk peti kemas dengan nomor lambung 02-663 yang dikemudikan Makasum, Rabu sekitar pukul 12.24 ditembaki orang tak dikenal di Mil 51. Akibatnya, leher Makasum terluka terkena serpihan kaca yang dihantam peluru, bajunya juga robek terserempet peluru. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Wachyono, Rabu (16/11), mengatakan, kedua mobil itu sebenarnya berjalan dari arah berlawanan. Saat itu, mobil patroli yang dikemudikan Medi melaju dari Tembagapura menuju Mil 50 dan truk yang dikemudikan Makasum melaju dari Mil 38 menuju Mil 68. Ketika kedua kendaraan melintasi Mil 51, mobil patroli itu ditembaki dari sisi kiri dan truk ditembaki dari sisi kanan. Polisi dan TNI kemudian menyisir wilayah tersebut sambil membuang tembakan ke hutan, katanya. (Kompas, h. 24 – 17/11)/rt. Berita yang sama terkait: Polisi dan Karyawan PT Freeport Ditembaki, (Investor Daily, h. 12 – 17/11)/rt.
Karyawan Newmont Mogok Kerja
Ratusan karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melakukan aksi mogok kerja guna menuntut kejelasan pembayaran upah lembur bagi 1.919 karyawan senilai Rp 126 miliar. Betul bahwa ada sekitar 400 karyawan kami melakukan mogok kerja sehubungan dengan masalah jam kerja/roster. Walaupun sedikit terganggu, operasi Batu Hijau tetap berjalan sebagaimana biasa dan hingga saat ini belum ada pengaruh terhadap produksi perusahaan, kata Rubi Purnomo, manajer corporate communication PT NNT, ketika dikonfirmasi Investor Daily, Rabu (16/11). (Investor Daily, h. 9 – 17/11)/rt.
Freeport Harus Ubah Formulasi Gaji Karyawan
Sejumlah pihak berharap perseteruan antara manajemen dan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) tidak berlarut-larut. Untuk itu, pihak manajemen hendaknya mengubah formulasi gaji karyawan dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo khawatir, bila Freeport memenuhi tuntutan karyawannya tanpa mempertimbangkan batas kewajaran bisa menimbulkan preseden buruk bagi sektor pertambangan. Untuk itu, manajemen harus bisa merangkul karyawan. Ini kesalahan Freeport karena terlambat. Jangan sampai kasus ini merembet, kata Herman kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (16/11). (Investor Daily, h. 1 – 17/11)/rt. Berita yang sama terkait: Bom Waktu Freeport, (Investor Daily, h. 4 – 17/11)/rt, Renegosiasi Freeport Tunggu Situasi Kondusif, (Kompas, h. 20 – 17/11)/rt.
NTB siap cari mitra akuisisi saham Newmont
Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat sedang mengkaji opsi terbaik untuk membeli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tanpa harus melibatkan dana APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dirut PT Daerah Maju Bersaing Andy Hadianto mengatakan pihaknya sedang mengkaji dua opsi, pertama menggunakan uang sendiri atau kedua, menggandeng mitra seperti yang sudah dilakukan saat membeli 24% saham divestasi NNT yang terdahulu. Kami sudah membuat tim yang melakukan kajian tentang cara membeli 7% saham NNT. Caranya bisa beli sendiri atau cari mitra. Namun, kami belum putuskan. Kami akan ambil risiko yang paling kecil, ujarnya kemarin. (Bisnis Indonesia, h. 8 – 17/11)/rt. Berita yang sama terkait: DMB Siap Beli Sisa Saham Divestasi Newmont, (Investor Daily, h. 9 – 17/11)/rt.
Masalah Lebih Besar
Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang kasus 4.000 izin pertambangan batubara bermasalah diapresiasi. Namun, temuan tumpang tindih perizinan ini baru pintu kecil dari masalah lebih besar yang menyelimuti pertambangan batubara. Kalu dilihat lebih luas akan sangat banyak sekali kasus yang didapatkan, kata Siti Maemunah dari Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang di Jakarta, Selasa (15/11). Perizinan tambang lanjut Siti, praktiknya bukan digunakan untuk mengatur, tetapi alat transaksi politis yang erat dengan momen pemilihan kepala daerah. Izin dipaksa menabrak berbagai standar lingkungan, peruntukan lahan, dan hak-hak warga. (Kompas, h. 14 – 17/11)/rt.
Menekan kebocoran pajak tambang
Pemerintah berpendapat pembayaran pajak oleh perusahaan tambang belum sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Bahkan pemerintah berencana untuk membuat kantor pajak khusus yang mengurusi sektor pertambangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan assesment atas isian SPT tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan tambang. Walaupun, perusahaan tambang tetap berkukuh produksi tambang mereka telah disetujui instansi berwenang. Kompleksitas industri migas dan pertambangan memang khas dan butuh penanganan khusus. Di sisi lain potensi penerimaan dan kebocorannya selama ini memang besar. (Bisnis Indonesia, h. 2 – 17/11)/rt.
R E S U M E
KEHUTANAN
Potensi devisa hutan US$ 70 miliar
Indonesia berpotensi menghasilkan devisa US$ 70 miliar dari 362,5 juta meter kubik kayu yang dihasilkan oleh 14,5 juta hektare hutan tanaman industri di Tanah Air. Setidaknya itu bisa dicapai dalam waktu kurang dari 10 tahun ke depan, ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Pemasaran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) David dalam Musyawarah Nasional APHI di Jakarta, kemarin. Menurutnya, Indonesia berpotensi memiliki hutan tanaman industri (HTI) 14,5 juta hektare. Saat ini sudah ada 9 juta ha. Masa pertumuhan pohon pun empat sampai lima kali lebih cepat dibandingkan dengan pohon yang sama di negara lain. Itu keunggulan komparatif kita, tuturnya. (Bisnis Indonesia, h. i2 – 17/11)/rt.
Kontribusi Sektor Kehutanan Merosot
Kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak 2005 cenderung merosot dibandingkan pada dekade 1990-an. Sektor kehutanan lima tahun terakhir ini hanya memberikan kontribusi sekitar 0,86% dari total PDB, sedangkan pada 1990-an bisa mencapai 1,5%. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna menjelaskan, merosotnya kinerja itu antara lain akibat kampanye negatif terhadap usaha kehutanan. Kami terus dituduh sebagai perusak hutan dan bertanggung jawab atas isu gas rumah kaca serta emisi berlebihan yang membuat Indonesia menduduki posisi ketiga emiter gas rumah kaca terbesar di dunia, ujar Nana di sela musyawarah nasional APHI di Jakarta, Rabu (16/11). (Investor Daily, h. 26 – 17/11)/rt.
Kemenhut Incar Korupsi Kepala Daerah
Kementerian Kehutanan menyebutkan adanya 14 kepala daerah dan mantan kepala daerah di lima provinsi yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan lahan konservasi hutan lindung. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori menyebutkan, pihaknya sudah menyerahkan seluruh berkas keterlibatan kepala daerah dan mantan kepala daerah itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah lima provinsi dan 14 kepala daerah (dan mantan) yang diduga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Khusus di Kalimantan saja, setidaknya negara dirugikan Rp 31 triliun akibat izin pembukaan lahan konservasi yang mereka keluarkan, terang Darori saat ditemui seusai peringatan hari Cinta Puspa dan Satwa nasional 2011 di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. (Media Indonesia, h. 5 – 17/11)/rt. Berita yang sama terkait: Gubernur dan Bupati Masih Melanggar, (Kompas, h. 13 – 17/11)/rt.
R E S U M E
KORIDOR EKONOMI
Kunci MP3EI ada di Jawa-Sumatra
Kunci pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ada di koridor Jawa dan Sumatra sebagai tolok ukur berhasil tidaknya megaproyek infrastruktur tersebut. Dug Gyou Bok, Asean Specialist Korea Trade Investment Promotion Agency, menekankan keberhasilan pembangunan Indonesia ada di Jembatan Selat Sunda (JSS) dan koneksi pembangunan jalam Jakarta-Surabaya. Jika proyek tersebut terwujud, Pulau Jawa-Sumatra menjadi satu karena terhubung jalan mulai dari Medan hingga Surabaya. Ini merupakan kunci keberhasilan pembangunan Indonesia. Berbeda dengan Kalimantan yang tidak bisa dihubungkan dengan Jawa melalui jembatan. Pulau ini membutuhkan pembangunan tersendiri, katanya kepada Bisnis pekan ini. (Bisnis Indonesia, h. 7 – 17/11)/rt.
