Jakarta, 03 Maret 2009 - Peningkatan kebutuhan minyak goreng untuk konsumsi masyarakat Indonesia semakin besar diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 5 juta ton per tahun. Meningkatnya permintaan minyak goreng adalah adanya perkembangan variasi produk makanan yang memanfaatkan minyak goreng.

Produk makanan tradisional Indonesia sebagian besar menggunakan minyak goreng. Oleh sebab itu dalam rangka untuk mengurangi kekurangan zat gizi masyarakat baik makro maupun mikro, maka perlu adanya kebijakan yang tepat untuk memenuhi zat gizi tersebut. Salah satu kebijakan yang ditempuh melalui memasukan vitamin ke dalam minyak goreng.

Pada saat ini di Indonesia masih dinyatakan masyarakatnya masih kekurangan vitamin A, khususnya banyak terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun yang sangat mempengaruhi ketahanan tubuh. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 25 – 30 % kematian bayi dan balita disebabkan kekurangan vitamin A. Sedangkan di Indonesia sekitar 14,6% anak di atas usia 1 tahun mengalami kekurangan vitamin A dan berdampak pada penglihatan. Fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng merupakan salah satu cara efektif untuk menyediakan vitamin A bagi anak-anak dan balita, termasuk masyarakat, mengingat sekitar 70% masyarakat Indonesia setiap harinya mengkonsumsi minyak goreng.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 5 November 2007, program penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat respon positif dari masyarakat. Penyaluran KUR mengalami kenaikan sekitar 9,5 (sembilan koma lima) kali lipat selama tahun 2008 dari Rp. 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus milyar rupiah) pada Januari 2008 menjadi Rp. 12.900.000.000.000,- (dua belas triliun sembilan ratus milyar rupiah) pada Januari 2009, yang kemudian melambat dan mencapai Rp. 17.200.000.000.000,- (tujuh belas triliun dua ratus milyar rupiah) pada akhir Desember 2009. Sebaran realisasi KUR menurut sektor menunjukkan peran sektor perdagangan mencapai 70% (tujuh puluh persen), sementara sektor pertanian 15% (lima belas persen), sektor jasa lain-lain 7% (tujuh persen), dan sektor lainnya 8% (delapan persen).

Pada Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal d Batam 

Batam, 15 Januari 2010  - Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, Kepala BKPM, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota Batam, Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, meresmikan penggunaan SPIPISE di PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pembangunan SPIPISE berbasis web ini merupakan salah satu dari Rencana Aksi Program 100 Hari Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. SPIPISE merupakan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara nasional antara BKPM sebagai pusat database dan sistemnya dengan berbagai Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal, serta antara BKPM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penanaman modal yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi dan di kabupaten/kota.

Sebagai langkah awal, Pemerintah menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai lokasi pertama penerapan SPIPISE yang akan berfungsi untuk mendukung pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di provinsi dan di kabupaten/kota.

Dalam rangka pemberdayaan UMKMK, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan  kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  Dalam Inpres tersebut dirumuskan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:  Peningkatan akses pada sumber pembiayaan,   Pengembangan kewirausahaan, Peningkatan pasar produk UMKMK, dan  Reformasi regulasi UMKMK. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jakarta, 4 Januari 2008 – Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian bersama dengan 16 Menteri di bidang Perekonomian telah menyampaikan Evaluasi Kinerja Ekonomi 2009 dan Prospek 2010 di Jakarta. Ada 6 (enam) agenda yang disampaikan yaitu:  Makro Ekonomi, Program 100 H Bidang Ekonomi, Free Trade Agreement (FTA), membangun Ketahanan Pangan,  peningkatan Infrastruktur , penciptaan Iklim Investasi , dan ketahanan energi.

Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari tahun  2009,. Perbaikan ekonomi terjadi karena adanya pemulihan ekonomi dunia dan perbaikan iklim investasi. Namun, masih perlu dicermati  terhadap beberapa tantangan, yang masih harus dihadapi untuk perbaikan ekonomi di tahun 2010, antara lain: risiko global dan pembalikan arus modal global, kenaikan harga komoditi primer, terutama minyak mentah dan membengkaknya defisit anggaran di negara maju dan tingginya beban utang. Kondisi makro Indonesia tetap stabil dan kinerja perbankan terus membaik, dan menunjang pengembangan sektor riil. APBN-P 2009  juga mencapai target dan mendorong perekonomian melalui stimulus fiskal. dan APBN 2010 akan tetap ekspansif dan memberikan insentif pada sektor riil.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia pada tahun 2009 dan kondisi perkiraan untuk tahun 2010 adalah: respon kebijakan pemerintah yang tepat,  baik dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter telah mencegah terjadinya keterpurukan yang mendalam pada perekonomian Indonesia dengan memberikan stimulus fiskal yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2009. Hal tersebut terlihat dari defisit APBN tahun 2009  diperkirakan sekitar 1,6% dari PDB. Disisi lain, Bank Indonesia juga telah menurunkan bunga acuan BI rate ke tingkat  6,5%, yang merupakan level terendah sepanjang sejarah BI rate.

Pada tahun 2009 ini perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju sekitar 4,3% sampai dengan 4,4%.  Angka pertumbuhan ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada  tahun 2008,  dimana perekonomian Indonesia dapat  tumbuh dengan laju 6,1%. Pertumbuhan ekonomi  tahun 2009 lebih banyak ditopang dari  belanja pemerintah dan konsumsi. Untuk tahun 2010  diharapkan pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor dan investasi, sedangkan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,3% atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2009. Inflasi yang relatif terkendali sepanjang tahun 2009 juga memberikan berkah tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2009 laju inflasi  berada pada kisaran 2,9% sampai dengan 3,0%. Tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat pada tahun 2010, dimana inflasi akan meningkat ke kisaran 4% – 6%.  Walaupun demikian, kenaikan inflasi ini diperkirakan tidak akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan.